BENUANTA – Program pendidikan Gratispol yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus menjadi perhatian publik pada tahun pertama kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji. Di tengah tingginya harapan masyarakat terhadap program bantuan kuliah gratis tersebut, berbagai persoalan teknis mulai muncul dalam proses pelaksanaannya.
Meski menuai kritik dari sebagian mahasiswa dan masyarakat, mantan anggota DPRD Kalimantan Timur periode 2014–2019, Zain Taufiq Nurrohman, menilai kondisi itu masih berada dalam tahap yang wajar untuk sebuah program besar dengan target penerima yang luas.
Menurut Zain, publik perlu memahami bahwa pelaksanaan kebijakan berskala besar tidak bisa langsung berjalan sempurna dalam waktu singkat, terutama ketika program tersebut baru memasuki tahap awal implementasi.
“Program unggulan pemerintah daerah memang langsung mendapat perhatian besar masyarakat. Apalagi Gratispol menyangkut kebutuhan pendidikan yang sangat sensitif,” ujarnya.
Sejak pertama kali diperkenalkan, Gratispol langsung mendapat sambutan luas karena dianggap mampu membuka akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Kalimantan Timur, khususnya keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
Program tersebut juga dipandang sebagai salah satu janji politik utama pemerintahan Rudy-Seno dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia di tengah perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Namun di lapangan, sejumlah mahasiswa mulai mengeluhkan proses administrasi, verifikasi data, hingga mekanisme pencairan bantuan yang dinilai belum sepenuhnya jelas.
Kondisi itu memunculkan kritik di ruang publik dan media sosial. Sebagian masyarakat mempertanyakan kesiapan pemerintah menjalankan program dengan cakupan besar, terutama karena melibatkan banyak kampus dan ribuan mahasiswa.
Menanggapi hal tersebut, Zain menilai kompleksitas Gratispol memang cukup tinggi karena menyangkut sistem birokrasi, validasi penerima, distribusi anggaran, serta koordinasi lintas lembaga pendidikan.
“Program seperti ini pasti rumit. Jumlah mahasiswa banyak, kampusnya berbeda-beda, dan proses administrasinya juga besar. Jadi kalau masih ada kendala di tahun pertama, itu sesuatu yang lumrah,” katanya.
Ia mengatakan pemerintah daerah saat ini masih berada dalam tahap penyesuaian sistem dan penguatan pola kerja birokrasi agar program dapat berjalan lebih stabil ke depan.
Menurutnya, kritik yang muncul seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan, bukan langsung dianggap sebagai kegagalan program secara keseluruhan.
Zain juga menilai ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan Rudy-Seno memang sangat tinggi sejak awal menjabat. Hal itu membuat setiap kebijakan pemerintah langsung mendapat sorotan luas dari publik.
“Harapan masyarakat besar sekali terhadap perubahan cepat. Tapi kita juga harus realistis bahwa program besar membutuhkan proses bertahap,” ujarnya.
Ia mengingatkan tantangan terbesar pemerintah saat ini bukan hanya meluncurkan program populis, tetapi memastikan sistem penyaluran berjalan tertib, transparan, dan mudah dipahami masyarakat.
Menurutnya, program bantuan pendidikan dengan anggaran besar sangat rentan menghadapi persoalan administratif apabila sistem pendataan dan verifikasi belum benar-benar matang.
Karena itu, evaluasi teknis dinilai harus dilakukan secara berkala agar kepercayaan publik terhadap program tetap terjaga.
“Yang paling penting pemerintah terbuka menerima kritik dan mau melakukan perbaikan,” katanya.
Meski memberikan sejumlah catatan, Zain mengaku tetap optimistis Gratispol dapat berkembang lebih baik pada tahun-tahun berikutnya. Ia meyakini pengalaman di tahun pertama akan menjadi bahan pembelajaran penting bagi pemerintah daerah.
“Ke depan tentu harus lebih baik lagi. Pengalaman sekarang bisa menjadi dasar penyempurnaan sistem,” ujarnya.
Kini, Gratispol bukan hanya dipandang sebagai program bantuan pendidikan biasa, tetapi juga menjadi ukuran awal kemampuan pemerintahan Rudy-Seno dalam menjawab harapan masyarakat terhadap perubahan di Kalimantan Timur.
(Adv/Redaksi)
