BENUANTA — Anggota DPRD Berau, Frans Lewi, menyoroti ketimpangan antara lonjakan jumlah siswa dengan ketersediaan fasilitas sekolah.
Ia menilai sarana pendidikan saat ini semakin tidak memadai untuk menampung pertumbuhan peserta didik.
Kondisi ini paling terasa pada wilayah sekitar perusahaan, seperti di Kampung Tembudan, Kecamatan Batu Putih.
Warga setempat mengeluhkan kurangnya Ruang Kelas Belajar (RKB) seiring meningkatnya jumlah penduduk secara signifikan.
Pertumbuhan penduduk di wilayah pesisir tersebut tidak lepas dari masuknya tenaga kerja perusahaan ke daerah industri.
Hal ini membuat jumlah anak usia sekolah ikut naik tanpa dibarengi perkembangan fasilitas pendidikan yang sepadan.
Sekolah-sekolah di wilayah tersebut kini mulai kewalahan menghadapi lonjakan pendaftaran siswa baru setiap tahunnya.
Keterbatasan sarana ini dikhawatirkan mengganggu kenyamanan serta kelancaran proses belajar mengajar di kelas.
“Otomatis jumlah anak usia sekolah juga ikut naik, tapi fasilitas pendidikannya tidak berkembang,” ujar Frans.
Frans mengingatkan, kondisi yang dibiarkan berlarut akan berdampak buruk pada kualitas pendidikan secara keseluruhan.
Keterbatasan ruang dan fasilitas dasar membuat interaksi antara guru dan murid menjadi tidak berjalan maksimal.
Jangan sampai para siswa harus belajar dalam kondisi tidak layak akibat ruang kelas yang terlalu padat.
Hal ini menjadi persoalan serius karena menyangkut hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan bermutu.
Kualitas pendidikan masa depan generasi muda sangat bergantung pada standar fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah.
Ruang kelas yang nyaman merupakan prasyarat utama agar konsentrasi belajar para siswa dapat terjaga dengan baik.
Frans menegaskan, pemenuhan sarana pendidikan adalah investasi jangka panjang yang tidak boleh diabaikan begitu saja.
Jika sarana fisik tertinggal, maka daya saing sumber daya manusia di Berau akan ikut terhambat.
“Jangan sampai anak-anak kita harus belajar dalam kondisi tidak layak, ruang kelas terlalu padat,” tegasnya.
Frans mendesak Pemerintah Kabupaten Berau segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pembangunan sarana pendidikan.
Wilayah pesisir yang mengalami pertumbuhan penduduk tinggi harus mendapatkan perhatian lebih dalam alokasi anggaran pembangunan.
Perencanaan pembangunan pendidikan dinilai harus lebih adaptif terhadap dinamika wilayah yang terdampak langsung aktivitas industri.
Pemerintah perlu bergerak cepat melakukan pemetaan ulang terhadap kebutuhan ruang kelas baru di setiap kecamatan.
Langkah konkret harus segera diambil agar permasalahan fasilitas ini tidak menjadi beban bagi pihak sekolah.
Koordinasi antara dinas terkait dengan pihak perusahaan juga diperlukan untuk mendukung kemajuan pendidikan di sekitarnya.
Masalah pendidikan bukan sekadar urusan fisik bangunan, melainkan menyangkut masa depan generasi penerus di Kabupaten Berau.
Sinergi semua pihak menjadi kunci utama untuk mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas.
“Ini bukan sekadar soal bangunan, tapi soal masa depan generasi kita,” pungkas Frans. (Adv/DPRD Berau)
