BENUANTA – DPRD Berau mendesak Pemerintah Kabupaten Berau agar tidak diam menghadapi isu pengambilalihan kewenangan Pulau Kakaban oleh pemerintah pusat. Anggota DPRD Berau, Saga, menilai belum ada pernyataan tegas dari pemerintah daerah, padahal hal ini menyangkut aset penting yang menjadi kebanggaan masyarakat.
Saga mengatakan, Pemkab harus segera menyampaikan keberatan secara resmi jika rencana tersebut benar-benar akan dijalankan. Ia mengingatkan bahwa sikap pasif akan membawa dampak negatif dalam jangka panjang, terutama pada pengawasan dan manfaat ekonomi masyarakat lokal.
Selama ini, pengawasan dari pemerintah provinsi maupun pusat terhadap sektor-sektor strategis yang telah dialihkan, seperti kehutanan dan pertambangan, dinilai tidak optimal. Hal itu menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah agar lebih proaktif.
Pulau Kakaban yang berada di Kecamatan Maratua dikenal sebagai salah satu destinasi wisata langka di dunia karena danau ubur-ubur tanpa sengat yang hanya ditemukan di dua lokasi di dunia. Kondisi tersebut dinilai cukup menjadi alasan agar pengelolaannya tetap berada di bawah kendali Pemkab Berau.
“Nanti jika ada masalah, daerah yang harus hadapi. Belum lagi potensi kerugian dan dampak negatif yang bisa dirasakan masyarakat Berau. Kita cuma melindungi masyarakat kita,” pungkasnya.
(Adv/DPRD Berau)
