BENUANTA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dinilai tidak boleh hanya berfokus pada kawasan inti pemerintahan. Pemerintah diminta memastikan daerah penyangga ikut berkembang agar tidak terjadi ketimpangan sosial dan ekonomi di masa depan.
Hal tersebut disampaikan mantan anggota DPRD Kalimantan Timur, Rusman Yaqub. Ia menilai percepatan pembangunan IKN harus dibarengi penguatan wilayah sekitar, terutama Kalimantan Timur sebagai daerah utama penyangga ibu kota baru.
Menurut Rusman, pembangunan kawasan modern di IKN berpotensi memunculkan kesenjangan apabila daerah sekitar tidak memperoleh perhatian yang sama.
“Jangan sampai kawasan IKN terlihat maju dan megah, tetapi daerah di sekitarnya justru tertinggal,” ujarnya.
Ia mengatakan, keberhasilan pembangunan ibu kota baru tidak hanya diukur dari berdirinya gedung pemerintahan atau infrastruktur modern, melainkan juga dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat lokal.
Rusman menilai Kalimantan Timur harus memperoleh manfaat langsung dari pembangunan nasional tersebut, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Kaltim ini penyangga utama IKN. Karena itu wilayah penyangga juga harus kuat,” katanya.
Menurutnya, penguatan daerah penyangga harus dilakukan secara menyeluruh. Pembangunan jalan, layanan kesehatan, pendidikan, hingga konektivitas antarwilayah dinilai masih menjadi pekerjaan rumah di sejumlah daerah Kalimantan Timur.
Ia mengingatkan, ketimpangan pembangunan berpotensi memicu masalah sosial di kemudian hari, terutama ketika investasi besar mulai masuk ke kawasan ibu kota baru.
“Kalau daerah sekitar tertinggal, kesenjangan sosial dan ekonomi bisa semakin besar,” ujarnya.
Kekhawatiran itu muncul karena hingga saat ini masih banyak wilayah di Kalimantan Timur yang menghadapi persoalan infrastruktur dasar dan keterbatasan pelayanan publik.
Di sisi lain, pembangunan kawasan inti IKN berjalan cepat dengan dukungan anggaran besar dari pemerintah pusat.
Rusman menilai momentum pembangunan ibu kota baru seharusnya dimanfaatkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh Kalimantan Timur.
Selain infrastruktur, ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat lokal. Menurutnya, warga Kaltim harus dipersiapkan agar mampu bersaing di tengah arus investasi dan masuknya tenaga kerja dari luar daerah.
“Jangan sampai masyarakat lokal justru kalah bersaing di daerah sendiri,” katanya.
Ia menegaskan, peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Rusman tetap mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kaltim yang dinilai aktif memperjuangkan kepentingan daerah dalam pembangunan IKN.
Menurutnya, pemerintah daerah cukup konsisten menyuarakan pentingnya pemerataan pembangunan dan keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pembangunan ibu kota baru.
“Pemerintah provinsi sudah beberapa kali menekankan agar pembangunan IKN juga memberikan manfaat besar bagi Kalimantan Timur,” ujarnya.
Rusman berharap keberadaan IKN nantinya benar-benar menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi baru bagi Benua Etam dan bukan sekadar simbol perpindahan pusat pemerintahan nasional.
Ia menilai pembangunan harus mampu menghadirkan dampak langsung bagi masyarakat, mulai dari terbukanya lapangan kerja, peningkatan ekonomi lokal, hingga pemerataan pembangunan hingga ke daerah-daerah yang selama ini tertinggal.
“IKN harus menjadi momentum kemajuan masyarakat Kaltim secara menyeluruh,” pungkasnya. (Adv/Redaksi)
