BENUANTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tidak ingin ada ketimpangan kualitas pelayanan publik antardaerah. Sekretaris Provinsi Suriansyah memimpin langsung evaluasi mendalam terkait penerapan Standar Pelayanan Minimal atau SPM di wilayahnya.
Agenda pembedahan kinerja ini berlangsung dalam Rapat Koordinasi Penerapan SPM di Kantor Gubernur pada Senin (19/1/2026). Forum ini menjadi wadah strategis untuk mengukur sejauh mana kehadiran negara dalam memenuhi hak dasar warganya.
Suriansyah menegaskan bahwa SPM adalah indikator utama kehadiran pemerintah. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah bekerja ekstra untuk memastikan standar ini terpenuhi secara merata.
Evaluasi Menyeluruh
Fokus utama rapat ini adalah menyisir kendala teknis yang menghambat realisasi pelayanan dasar. Pemerintah menyadari bahwa tantangan geografis Kaltara membutuhkan strategi khusus agar layanan di kota dan pedalaman bisa setara.
Suriansyah merinci enam sektor krusial yang menjadi objek evaluasi ketat. Sektor tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman umum, serta perlindungan sosial.
Ia mengingatkan bahwa pemenuhan standar ini adalah amanat undang-undang yang wajib dilaksanakan. Pemerintah daerah tidak boleh abai karena ini menyangkut hak konstitusional masyarakat untuk mendapatkan layanan yang layak.
Pejabat eselon satu ini berharap hasil evaluasi hari ini dapat segera ditindaklanjuti dengan perbaikan nyata di lapangan. Tujuan akhirnya adalah kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Penerapan SPM diprioritaskan bagi warga negara untuk memperoleh pelayanan dasar,” tegas Suriansyah.
