BENUANTA – Musim pesta adat kembali digelar di Kabupaten Berau. Berbagai kampung menghidupkan tradisi masing-masing, termasuk Kampung Merabu yang mengadakan pestanya pada Selasa, 20 Mei 2025 lalu.
Namun, antusiasme yang tinggi di berbagai kampung ini justru menghadirkan tantangan: terlalu padat dan tumpang tindihnya jadwal membuat dukungan dari pemerintah dan DPRD menjadi terbatas.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, menilai pelaksanaan pesta adat secara serempak telah menyulitkan kehadiran dan partisipasi instansi pemerintahan. Ia mengusulkan agar jadwal dibuat bergilir, agar perayaan tetap meriah tanpa mengorbankan dukungan yang seharusnya hadir dari pemerintah dan wakil rakyat.
Menurutnya, pesta adat adalah bagian penting dari identitas budaya yang harus dijaga. Namun, ketika dilakukan serentak, perhatian menjadi terbagi, dan beban anggaran pun meningkat. Ia menyinggung bahwa di tengah budaya pengajuan bantuan yang kerap mendadak, pengaturan waktu akan membantu DPRD lebih maksimal dalam mendukung.
“Jangan sampai jadi tumpang tindih dan malah tidak maksimal. Kita ini kan negeri proposal, nanti banyak yang masuk mendadak,” ujarnya.
Selama ini, lanjut Sutami, DPRD selalu berupaya hadir, baik dengan ide, tenaga, maupun dukungan materi. Namun, kehadiran itu membutuhkan koordinasi yang rapi dari panitia di kampung, terutama melalui undangan resmi.
Pesta adat, menurutnya, juga bukan sekadar seremonial. Ia menyebut momen ini sering menjadi sarana efektif menyerap langsung aspirasi masyarakat terkait kondisi infrastruktur dan kebutuhan dasar lainnya.
“Ini jadi sarana komunikasi dua arah yang positif,” pungkasnya. (Adv/DPRD Berau)
