Benuanta.id – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan bahwa program bantuan untuk masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan akan tetap berjalan pada tahun 2025, meskipun pemerintah daerah tengah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.
Kepala DKP Kukar, Muslik, menyampaikan bahwa penyesuaian anggaran tahun ini difokuskan pada pengurangan alokasi untuk pembangunan infrastruktur internal yang dinilai masih bisa ditunda. Sebaliknya, program bantuan langsung kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
“Efisiensi anggaran yang kami lakukan tidak menyentuh bantuan untuk masyarakat. Justru kami pastikan program bantuan seperti kolam terpal, benih ikan, hingga alat tangkap nelayan tetap dilaksanakan,” ujar Muslik saat ditemui pekan lalu.
Ia menambahkan bahwa sebagian besar kecamatan di Kukar akan menerima distribusi bantuan. Hal ini dilakukan demi menjamin kesinambungan mata pencaharian masyarakat pesisir, pembudidaya darat, hingga pelaku usaha mikro di sektor perikanan.
“Bantuan akan menjangkau hampir seluruh kecamatan. Ini penting karena banyak masyarakat Kukar menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan, baik di sungai, pesisir, maupun kawasan budidaya,” jelasnya.
Menurut Muslik, program bantuan tahun ini telah disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan. Selain itu, DKP juga menggandeng kelompok masyarakat perikanan untuk memastikan penyaluran bantuan lebih terarah dan tepat sasaran.
“Bantuan kami upayakan berbasis kebutuhan kelompok. Jadi tidak semata-mata membagi, tapi juga memperhatikan keberlanjutan, efektivitas, dan daya guna bantuan itu sendiri,” katanya.
Ia menambahkan bahwa koordinasi dengan kelompok tani nelayan dan pembudidaya terus diperkuat agar dampak dari bantuan tidak hanya bersifat jangka pendek, melainkan bisa meningkatkan kapasitas produksi dan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.
Muslik berharap, meskipun ada keterbatasan fiskal, sektor perikanan tetap bisa tumbuh dan menjadi bagian penting dari pemulihan ekonomi lokal. “Dengan prioritas yang tepat, kami yakin efisiensi tidak harus mengorbankan masyarakat. Justru ini momentum untuk memperkuat kualitas program,” pungkasnya.
(Mam/Adv/DiskominfoKukar)
