BENUANTA – Bupati Berau Sri Juniarsih Mas memberikan peringatan keras kepada para pejabat di tingkat desa agar ekstra hati-hati dalam mengelola anggaran. Hal ini disampaikannya saat melantik dua Penjabat (Pj) Kepala Kampung di Ruang RPJPD Bapelitbang, Kamis (20/11/2025).
Kedua pejabat yang dilantik adalah Muhammad Ambi sebagai Pj Kepala Kampung Long Suluy dan Ary Gunawan sebagai Pj Kepala Kampung Bidukbiduk. Keduanya berlatar belakang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan diharapkan mampu segera beradaptasi.
Dalam arahannya, Sri Juniarsih menyoroti besarnya aliran dana yang masuk ke desa, baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten. Menurutnya, pengelolaan dana ini menuntut integritas tinggi dan prinsip kehati-hatian.
“Hati-hati kelola dana kampung, hukum bisa menjerat siapapun,” tegas Sri Juniarsih.
Cermin Kasus Hukum
Peringatan Bupati bukan tanpa alasan. Pelantikan Pj Kepala Kampung Long Suluy dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan setelah kepala kampung sebelumnya tersandung masalah hukum. Sementara untuk Bidukbiduk, penggantian dilakukan karena pejabat sebelumnya meninggal dunia.
Sri meminta kasus hukum yang terjadi di Long Suluy dijadikan pelajaran mahal bagi seluruh aparatur kampung. Ia menegaskan bahwa di mata hukum semua orang berkedudukan sama.
“Ini pelajaran untuk semua, jangan main-main. Jaga amanah ini, saya yakin bapak bisa bekerja dengan baik,” ujarnya seraya menekankan bahwa penegakan hukum tidak pandang bulu.
Tertib Administrasi
Selain integritas moral, Bupati juga menekan pentingnya tertib administrasi. Risiko pelanggaran hukum sering kali bermula dari kesalahan prosedur atau pengambilan kebijakan yang tidak sesuai aturan.
Oleh karena itu, ia menginstruksikan para Pj Kepala Kampung untuk intens melakukan koordinasi lintas lembaga, mulai dari tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga kecamatan.
“Koordinasikan segala sesuatunya, jangan ambil kebijakan tanpa koordinasi ke atas,” pesannya.
Sri berharap kedua pejabat baru ini dapat menjalankan tugas dengan amanah, memahami prioritas pembangunan, dan memastikan setiap rupiah dana desa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. (Adv)
