BENUANTA – Komisi IV DPRD Kaltim mempertanyakan kinerja lingkungan perusahaan tambang. Menurut dewan, predikat PROPER emas tidak menjamin hilangnya konflik dengan masyarakat di lapangan.
Sorotan ini disampaikan anggota Komisi IV, Sarkowi V. Zahry, dalam rapat kerja bersama enam perusahaan tambang di Balikpapan, Jumat (25/7/2025).
“Tantangannya adalah apakah PROPER benar-benar mampu meningkatkan pengelolaan lingkungan. Kita butuh ukuran yang jelas dan komitmen nyata di lapangan,” ujarnya.
Anggota Komisi IV lainnya, Agusriansyah Ridwan, juga menekankan pentingnya pemisahan Program Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (PPM) dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL). Tujuannya agar kontribusi perusahaan dapat diukur dan terarah.
“Indikator penilaian TJSL dan CSR selama ini belum jelas karena disamaratakan dengan PPM. Pembenahan ini penting agar kontribusi sosial dan lingkungan dapat diukur dan berdampak nyata,” tegasnya.
Ia juga menyerukan perlunya revisi Perda TJSL dan integrasi koordinasi antar dinas terkait.
Komisi IV DPRD Kaltim mendukung upaya konsolidasi Program PPM oleh pemerintah provinsi. Hal itu untuk membuat program dunia usaha menjadi lebih efektif, selaras dengan program pemerintah, dan mendukung kesejahteraan masyarakat. (Ftr/Adv/DPRD Kaltim)
