BENUANTA – Kasus korupsi dan penyalahgunaan narkoba yang menyeret pejabat publik belakangan ini membuat DPRD Berau pasang kuda-kuda. Sorotan kini tertuju pada ratusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.
Anggota Komisi III DPRD Berau, Grace Warastuty Langsa, mendesak agar pengawasan terhadap CPNS diperketat sejak awal masa pengangkatan. Menurutnya, pengawasan ketat harus dilakukan bersama antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Dewan Pengurus Korpri.
“Kita tentu tidak mau hal-hal seperti itu terjadi lagi,” tegas Grace, mengacu pada kasus korupsi dan narkoba yang sempat menghebohkan daerah.
Ia menekankan, kualitas birokrasi bisa ditingkatkan jika karakter ASN dibentuk sejak dini. Para CPNS yang baru saja menerima SK pengangkatan dari Bupati Berau dinilai memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga profesionalisme dan etika kerja.
Dalam waktu dekat, ratusan CPNS ini akan mengikuti Latihan Dasar (Latsar), yang menurut Grace, tak boleh dijalankan sekadar sebagai pelatihan formal. Di sinilah, kata dia, peran Latsar menjadi sangat krusial.
“Latsar harus dimaksimalkan, bukan hanya sebagai pelatihan rutin, tapi juga sebagai ajang penanaman nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, serta pemahaman atas tugas dan fungsi mereka di masing-masing OPD,” ujarnya.
Tercatat sebanyak 358 CPNS telah menerima Surat Keputusan (SK) dari Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, pada awal Mei 2025 lalu. Mereka terdiri atas 128 tenaga kesehatan, 48 penyuluh pertanian, dan 182 tenaga teknis lainnya.
Langkah preventif melalui pengawasan ini diharapkan mampu menekan potensi penyimpangan sejak dini, sekaligus membentuk barisan ASN yang bersih dan berintegritas di masa depan. (Adv/DPRD Berau)
