BENUANTA — Rencana penghapusan ribuan peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Berau memantik kekhawatiran serius di kalangan legislatif.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
DPRD Berau memperingatkan agar kebijakan ini tidak merugikan warga yang selama ini bergantung pada jaminan pemerintah.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Ahmad Rifai, menegaskan pencoretan sekitar 4.000 peserta harus didasari kajian matang.
Menurutnya, jaminan kesehatan bukan sekadar program bantuan, melainkan kebutuhan dasar yang wajib dilindungi negara.
Ia meminta pemerintah daerah menyediakan solusi pengganti yang jelas sebelum kebijakan tersebut benar-benar diterapkan.
“Jangan sampai warga yang selama ini terbantu justru kehilangan akses berobat. Ini menyangkut hak dasar masyarakat,” tegas Rifai.
Rifai mengingatkan, capaian kepesertaan BPJS di Kabupaten Berau selama ini sudah tergolong sangat tinggi.
Angka partisipasi masyarakat bahkan telah melampaui 85 persen dari total jumlah penduduk.
Jika jumlah peserta dikurangi secara drastis, hal tersebut dikhawatirkan menurunkan kualitas perlindungan kesehatan secara keseluruhan.
Penurunan jumlah peserta dinilai sebagai langkah mundur dalam upaya pemerataan layanan kesehatan di Bumi Batiwakkal.
Masyarakat kemungkinan besar akan kembali mengalami kesulitan saat membutuhkan penanganan medis mendesak di rumah sakit.
Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius bagi pihak legislatif dalam mengawal kebijakan publik.
“Capaian ini bukan hal kecil. Kalau dikurangi, risikonya masyarakat kembali kesulitan mendapatkan layanan kesehatan,” tambahnya.
Pemerintah daerah diharapkan lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang menyentuh kelompok masyarakat rentan.
Rifai mendorong Pemkab Berau segera melakukan validasi ulang data penerima manfaat secara lebih akurat.
Langkah alternatif harus disiapkan agar tidak ada warga yang berhak justru kehilangan hak perlindungan kesehatannya.
DPRD Berau berkomitmen akan mengawal penuh proses ini demi menjaga kepentingan masyarakat kecil di seluruh wilayah.
Lembaga legislatif memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah tetap berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Perlindungan kesehatan harus tetap menjadi prioritas utama di tengah berbagai penyesuaian anggaran daerah.
“Jangan sampai ada warga yang terabaikan hanya karena kebijakan yang tidak matang,” pungkas Rifai. (Adv)
