BENUANTA — Masuknya investasi serta pembangunan infrastruktur yang terus berkembang di Berau dinilai belum sepenuhnya memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas dan penyerapan tenaga kerja lokal.
Di tengah masifnya pertumbuhan tersebut, DPRD Berau menyoroti masih lemahnya keterhubungan antara dunia usaha dengan sistem pelatihan kerja yang tersedia di daerah saat ini.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris, menilai, kompleksitas ketenagakerjaan di Bumi Batiwakkal tidak akan pernah cukup diselesaikan hanya dengan menambah kuantitas program pelatihan atau memperluas fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK).
Menurutnya, akar masalah yang mendasar justru terletak pada belum terbentuknya ekosistem ketenagakerjaan yang terintegrasi antara lembaga pelatihan milik pemerintah dengan dinamika kebutuhan riil industri.
Selama ini, program pelatihan kerja yang diselenggarakan cenderung berjalan sendiri-sendiri tanpa melibatkan peran aktif dari pihak perusahaan swasta selaku pengguna akhir tenaga kerja.
Dampak domino dari pola konvensional tersebut membuat para lulusan BLK kerap kali tidak mampu memenuhi kualifikasi standar, spesifikasi teknis, serta kebutuhan nyata dunia industri yang tengah berkembang di Berau.
“Selama pelatihan dan dunia kerja berjalan sendiri, anak muda kita tetap akan menjadi penonton,” ujar Waris.
Waris menggarisbawahi keberadaan BLK sejatinya tetap memegang peranan penting sebagai sarana peningkatan kompetensi dan keahlian dasar masyarakat.
Namun, esensi pelatihan tersebut dipastikan tidak akan berjalan efektif apabila ragam materi, skema sertifikasi, dan jenis keterampilan yang diberikan tidak selaras dengan kebutuhan lapangan kerja yang saat ini tersedia.
Oleh karena itu, ia mendorong adanya reformasi dan perubahan pola pelatihan kerja dengan mewajibkan keterlibatan perusahaan secara langsung dalam proses pembentukan karakter dan keahlian tenaga kerja lokal.
Keterlibatan sektor industri dinilai perlu hadir sejak awal, mulai tahapan penyusunan kurikulum pengajaran, penyediaan wadah praktik kerja lapangan , hingga proses pengujian sertifikasi kompetensi.
Langkah ini dinilai krusial agar para lulusan memiliki garansi dan peluang yang jauh lebih besar untuk langsung terserap ke dalam pasar kerja.
Waris menilai, derasnya arus investasi yang masuk ke Berau dalam beberapa tahun terakhir seharusnya mampu dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai momentum mengerek kualitas SDM lokal.
Jika momentum ini luput dari perhatian, masyarakat daerah dikhawatirkan hanya akan menjadi penonton di tengah gemerlapnya perkembangan sektor industri dan pembangunan tanah kelahiran mereka sendiri.
Ia juga mengingatkan indikator keberhasilan pembangunan daerah tidak boleh hanya diukur secara administratif dari banyaknya proyek fisik yang rampung atau tingginya nilai investasi yang masuk.
Tolok ukur keberhasilan adalah sejauh mana masyarakat lokal dapat memperoleh manfaat nyata yang berkeadilan, khususnya dalam hal kemudahan akses kesempatan kerja.
Dorongan kuat ini muncul di tengah meningkatnya perhatian dan tuntutan publik terhadap kesiapan tenaga kerja lokal dalam menghadapi pertumbuhan investasi di Berau, terutama sektor pertambangan, industri jasa, serta pembangunan infrastruktur makro yang terus menggeliat dalam beberapa tahun terakhir.
“Tujuan akhirnya bukan hanya membuka peluang kerja, tetapi memastikan peluang itu benar-benar bisa diraih anak muda Berau,” tandas Waris. (Adv/DPRD Berau)
