BENUANTA – Potensi besar sumbangan sektor swasta melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) kini menjadi sorotan tajam di gedung parlemen.
Anggota DPRD Berau, Ratna, mendorong Pemerintah Kabupaten Berau untuk melakukan lompatan strategis dalam mengelola kontribusi ratusan perusahaan yang beroperasi di Bumi Batiwakkal agar dampak pembangunannya lebih terasa nyata bagi masyarakat.
Berau sejatinya memiliki modal raksasa jika melihat jumlah perusahaan yang beraktivitas di daerah ini.
Namun, Ratna menilai pemanfaatan dana tanggung jawab sosial tersebut selama ini masih berjalan parsial dan belum terintegrasi secara maksimal untuk menyokong agenda pembangunan daerah.
Ia memberikan perbandingan menarik dengan keberhasilan Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, dalam mengorkestrasi peran dunia usaha untuk kepentingan publik.
“Malinau bisa menggelar sebuah event besar dengan nilai anggaran mencapai Rp8 miliar hanya dari CSR perusahaan, tanpa melibatkan dana APBD sama sekali,” ujar Ratna, Senin (9/3/2026).
Capaian tersebut menurutnya adalah bukti otentik sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan korporasi mampu melahirkan dampak besar tanpa harus terus-menerus menguras kantong daerah.
Sangat disayangkan apabila Berau, yang secara statistik memiliki jumlah perusahaan jauh lebih banyak, justru belum mampu mengoptimalkan potensi tersebut secara kolektif.
Ratna memandang perlu adanya keberanian pemerintah daerah untuk membangun sistem pengelolaan yang lebih terarah, transparan, dan terintegrasi agar setiap kontribusi perusahaan tidak tumpang tindih.
Pengelolaan yang terkoordinasi dengan baik diyakini akan menjadi mesin penggerak pembangunan alternatif yang sangat efektif.
Dengan basis data dan perencanaan yang sinkron, program-program strategis daerah bisa dikerjakan melalui pendanaan CSR.
Sehingga, alokasi APBD dapat dialihkan untuk kebutuhan mendesak lainnya.
“Berau memiliki ratusan perusahaan. Kalau dikelola dengan baik dan terkoordinasi, tentu CSR ini bisa sangat membantu pembangunan daerah tanpa harus membebani APBD,” jelasnya.
Sebagai langkah nyata ke depan, Ratna mendorong Pemkab Berau untuk segera merumuskan kebijakan yang menyatukan visi pembangunan daerah dengan program kerja sosial perusahaan.
Hal ini bertujuan agar kontribusi yang diberikan perusahaan benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput dan sejalan dengan target jangka panjang pemerintah kabupaten.
Transformasi pola pikir dalam mengelola hubungan pemerintah dan swasta menjadi kunci utama.
Melalui sistem yang terpadu, perusahaan akan merasa lebih yakin bahwa dana yang mereka keluarkan memberikan manfaat yang terukur dan berkelanjutan bagi kemajuan Berau.
Sinergi ini diharapkan menjadi babak baru dalam pembangunan daerah yang mandiri dan kolaboratif. (Adv)
