BENUANTA – Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Berau pada Mei 2025 memang telah surut. Namun bagi sebagian warga, bekas luka bencana itu masih terasa, terutama saat mereka harus menghadapi kenyataan pahit bahwa dokumen penting milik mereka rusak atau bahkan hilang.
Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, menilai pemerintah daerah belum menunjukkan kepekaan yang memadai terhadap dampak sekunder pascabanjir. Ia menyebut banyak warga kehilangan dokumen penting seperti rapor sekolah, ijazah, kartu keluarga, hingga akta kelahiran.
“Rapor sekolah, ijazah, kartu keluarga, dan surat-surat berharga itu dokumen penting. Itu semua rusak karena mungkin terendam banjir,” kata Elita.
Temuan itu ia sampaikan setelah kunjungan Bupati Berau Sri Juniarsih Mas ke lokasi terdampak pada akhir Mei. Di sana, warga terlihat menjemur dokumen-dokumen penting yang basah akibat luapan air.
Elita menyayangkan belum adanya respons konkret dari Pemkab untuk membantu warga mengurus dokumen pengganti. Menurutnya, bila tidak segera difasilitasi, persoalan ini akan menyulitkan masyarakat di kemudian hari.
“Jangan sampai nanti saat dibutuhkan, warga kesulitan karena dokumennya rusak. Jadi lebih baik diperbaiki selagi masih bisa,” ujarnya.
Ia juga menyoroti akses yang tidak merata. Banyak kampung terdampak berada jauh dari pusat kabupaten. Elita pun mendorong agar dinas terkait tidak menunggu laporan masuk, melainkan turun langsung ke lapangan.
“Lebih baik jemput bola, karena untuk ke pusat kabupaten itu jauh,” tegasnya.
Bagi Elita, hak atas dokumen sipil adalah bagian dari perlindungan negara. Pemerintah tidak boleh menunda terlalu lama hanya karena bencana telah lewat. Sebab, bagi warga, dampaknya masih nyata.
“Jangan sampai nanti saat dibutuhkan, warga kesulitan karena dokumennya rusak,” tutup Elita. (Adv/DPRD Berau)
