BENUANTA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim menyoroti tren penurunan pendapatan daerah. Penurunan ini disebabkan harga komoditas batubara yang anjlok.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, dalam rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Hotel Jatra Balikpapan, Rabu (23/7/2025). Rapat ini fokus membahas pertanggungjawaban APBD 2024.
“Saya kira tren ini akan berlanjut di tahun berikutnya. Karena nilai batubara terus menurun, pemerintah daerah bersiap ‘mengencangkan ikat pinggang’ dan tidak bereuforia terhadap PAD dari bagi hasil,” ujar Hasanuddin.
Ia juga menyoroti sejumlah isu krusial. Salah satunya, belum terealisasinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor alat berat di Kabupaten Paser dan Kukar. Hal itu karena Nilai Jual Alat Berat (NJAB) belum diakomodir dalam Permendagri Nomor 8 Tahun 2024.
Hasanuddin mendorong Pemprov Kaltim mengakomodir NJAB dalam Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai solusi.
“Jika terealisasi, minimal bisa membantu menutup defisit tahun depan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, meminta TAPD melakukan verifikasi menyeluruh terhadap laporan. Ia ingin semua data akurat sebelum laporan diajukan dalam forum paripurna.
“Mohon semua pihak dapat melakukan verifikasi menyeluruh demi akurasi bersama. Laporan ini bukan hanya bentuk pertanggungjawaban tahun ini, tetapi menjadi fondasi untuk pertanggungjawaban APBD tahun berikutnya,” tegas Ekti. (Ftr/Adv/DPRD Kaltim)
