BENUANTA – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Muhammad Darlis Pattalongi menyoroti masalah digitalisasi pendidikan di daerahnya yang dinilai belum mumpuni. Akibatnya, banyak guru honorer swasta menjadi korban karena insentif mereka tertunda.
Darlis menjelaskan, pencairan insentif sering terganjal karena validasi data guru di sistem Dapodik (Data Pokok Pendidikan) tidak sinkron. Padahal, sistem ini menjadi acuan pemerintah pusat.
“Begitu data tidak sinkron atau tidak diperbarui, proses otomatis terhenti di pusat. Padahal ini menyangkut penghidupan para guru yang sudah bekerja keras,” terangnya.
Menurut Darlis, kelalaian administratif di tingkat sekolah dan dinas pendidikan bisa membuat guru kehilangan haknya. Ia mendorong agar pihak sekolah dan dinas pendidikan lebih aktif dan sigap dalam menjaga akurasi data.
“Digitalisasi tidak hanya soal alat, tapi soal budaya kerja. Kalau Dapodik tidak diperbarui, maka guru bisa kehilangan haknya hanya karena kelalaian administratif,” tegasnya. (Ftr/Adv/DPRD Kaltim)
