BENUANTA – DPRD Berau angkat suara soal kebijakan efisiensi anggaran di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau. Di tengah tren digitalisasi pendidikan yang terus berkembang, dewan mempertanyakan langkah pemangkasan anggaran di sektor strategis tersebut, terutama terkait pembangunan akses internet di wilayah blankspot.
Ketua Komisi III DPRD Berau, Liliansyah, menilai langkah efisiensi perlu dilihat secara selektif. Menurutnya, masih banyak daerah di Berau yang belum terjangkau jaringan internet—padahal akses digital kini menjadi tulang punggung dalam proses belajar mengajar di sekolah.
Meski belum memperoleh informasi rinci soal besaran anggaran yang dipangkas di Diskominfo, ia menegaskan bahwa belanja untuk penyediaan jaringan internet semestinya tidak ikut dirasionalisasi.
“Jadi menurut saya, kalau kepentingannya untuk pendidikan harusnya tidak perlu dipangkas. Dipertahankan saja,” ucapnya.
Ia mengacu pada arahan Presiden RI yang menyarankan efisiensi lebih difokuskan pada pengeluaran untuk perjalanan dinas dan rapat-rapat seremonial, bukan pada sektor yang langsung menyentuh pelayanan publik.
“Apalagi sekarang kan serba digital. Absensi dan proses belajar mengajar sekarang perlu akses internet,” kata Liliansyah.
Ia menambahkan, kebutuhan terhadap jaringan internet yang merata kini telah menjadi kebutuhan dasar. Maka, pemkab semestinya memperhatikan hal itu dalam menyusun kebijakan anggaran.
Liliansyah juga berharap Pemkab Berau tak gegabah dalam memutuskan pemangkasan anggaran. Ia meminta agar sektor-sektor krusial seperti pendidikan dan infrastruktur digital tetap menjadi prioritas dalam perencanaan keuangan daerah.
“Kalau bisa sih, jangan sampai kebutuhan dasar seperti jaringan internet malah dikorbankan karena penghematan anggaran,” pungkasnya. (adv/DPRD Berau)
