BENUANTA – Sidak yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Tepian Ahmad Yani berbuntut perhatian dari DPRD Berau. Sejumlah pelanggaran ditemukan dalam inspeksi mendadak itu, namun DPRD menilai langkah penertiban tak cukup jika tidak dibarengi edukasi kepada para pedagang.
Anggota Komisi III DPRD Berau, Oktavia, menyambut baik langkah cepat Pemkab dalam merespons kondisi di lapangan. Ia bilang, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat memang penting, apalagi di ruang publik seperti tepian yang jadi pusat aktivitas warga.
Meski begitu, dia mengingatkan agar penanganan terhadap PKL tidak berhenti pada penertiban semata. Pemerintah daerah, kata dia, perlu turun tangan memberikan pemahaman kepada pedagang agar aturan yang ada bisa dijalankan tanpa menimbulkan konflik.
“Mereka itu hanya cari rezeki. Posisi kita sebagai penganyom mereka yang krusial. Bagaimana kita bisa mencarikan jalan keluar, supaya masalah yang ada tidak terus terulang,” ujarnya.
Oktavia menilai, selama ini para pedagang hanya menerima Surat Edaran (SE) sebagai bentuk informasi tanpa penjelasan lebih lanjut. Menurutnya, hal ini membuka celah kesalahpahaman di lapangan.
“Jadi kalau ada pelanggaran, mungkin karena mereka tidak paham. Jadi sudah tugas kita untuk mengedukasi, jangan sebatas penertibannya saja yang diutamakan,” imbuhnya.
Ia berharap komunikasi antara OPD terkait dan pedagang bisa dibangun lebih intens. Pemerintah, menurut dia, semestinya hadir tidak hanya sebagai penegak aturan, tetapi juga sebagai fasilitator solusi.
“Untuk mencari duduk perkara masalah ini mesti berkomunikasi secara langsung. Dengan begitu bisa meminimalisir pelanggaran selanjutnya,” pungkasnya. (adv/DPRD Berau)
