BENUANTA — Proyeksi kondisi fiskal Kabupaten Berau pada tahun 2027 mulai memicu kekhawatiran serius di kalangan legislatif.
Keterbatasan kemampuan keuangan daerah dinilai berpotensi menghambat kelanjutan berbagai program pembangunan, bahkan membuka risiko adanya proyek yang mangkrak atau tidak tuntas.
Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga, mengungkapkan, estimasi kemampuan anggaran daerah pada tahun tersebut diperkirakan hanya berada di kisaran Rp2 triliun lebih, sementara beban belanja pegawai diprediksi menyentuh angka Rp1 triliun lebih.
Kondisi komposisi anggaran yang sedemikian rupa dianggap akan membuat ruang fiskal daerah menjadi sangat sempit.
Saga menegaskan, hal ini harus menjadi perhatian serius karena dapat mengakibatkan pembangunan terhenti di tengah jalan.
Menurutnya, situasi ini bukan sekadar persoalan angka, melainkan menyangkut arah kebijakan pembangunan daerah ke depan yang harus diantisipasi sejak dini agar program yang sudah berjalan tetap dapat diselesaikan.
“Kalau komposisinya seperti itu, ruang fiskal kita akan sangat sempit. Ini harus jadi perhatian serius, karena pembangunan bisa terhenti,” ujarnya.
Lebih lanjut, Saga menilai sejumlah proyek strategis yang saat ini masih dalam proses pengerjaan memiliki risiko tinggi untuk terbengkalai.
Salah satunya pembangunan embung air bersih di kawasan Maratua yang hingga kini belum rampung.
Ia mengingatkan agar pemerintah tidak sekadar memulai banyak proyek baru tanpa kemampuan untuk menyelesaikannya.
Karena hal tersebut hanya akan merugikan masyarakat dan membuang anggaran daerah secara sia-sia.
“Jangan sampai kita hanya memulai banyak proyek, tapi tidak mampu menyelesaikannya. Itu justru akan merugikan masyarakat dan membuang anggaran,” tegas Saga.
Sebagai solusi, ia menekankan pentingnya perubahan pola perencanaan pembangunan, terutama dalam menentukan skala prioritas.
Pemerintah daerah diminta untuk lebih fokus pada penyelesaian program yang sedang berjalan ketimbang membuka proyek baru yang justru akan menambah beban anggaran.
Selain itu, Saga mendorong adanya optimalisasi sumber pendapatan daerah agar tidak terlalu bergantung pada struktur anggaran yang terbatas.
Inovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kunci keberlanjutan pembangunan.
“Kalau tidak ada strategi besar dari sekarang, kita akan menghadapi situasi sulit. Maka pengelolaan anggaran harus benar-benar selektif dan terukur,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan kembali agar setiap pembangunan yang telah dimulai harus dipastikan tuntas hingga tahap penyelesaian sehingga manfaatnya dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.
Pemerintah diharapkan menghindari adanya bangunan yang sudah berdiri namun tidak dapat digunakan karena proses pengerjaannya yang tidak selesai.
“Jangan sampai bangunan sudah berdiri, tapi tidak bisa digunakan karena tidak selesai. Itu harus kita hindari bersama,” tutup Saga. (Adv/DPRD Berau)
