Benuanta – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kaltim, khususnya kompetensi pekerja informal, melalui pelatihan pemasaran digital.
Kepala Disnakertrans Kaltim, Rozani Erawadi, menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk menjawab tantangan di era digital yang semakin berkembang pesat.
“Pemasaran digital sangat penting mengingat era teknologi informasi yang semakin berkembang pesat,” ujar Rozani Erawadi.
Menurutnya, pelatihan ini sangat relevan karena hampir semua aspek kehidupan kini terhubung dengan teknologi digital. Oleh karena itu, sumber daya manusia Kaltim harus mampu mengikuti arus perkembangan teknologi ini agar tetap kompetitif.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Disnakertrans Kaltim telah menjalin kerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) baik dari sektor pemerintah maupun swasta.
“Kami baru saja memulai pelatihan general office dan akuntan junior. Kami berharap ke depan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang semakin kompleks yang dipadukan dengan sistem informasi teknologi,” tambah Rozani.
Salah satu fokus utama dari program ini adalah meningkatkan produktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui keterampilan pemasaran digital. Para pelaku UMKM dilatih untuk meningkatkan omzet mereka dengan memanfaatkan katalog digital yang memungkinkan produk mereka lebih mudah dikenali di pasar nasional dan internasional.
“Pelatihan ini sangat membantu mereka untuk bersaing di pasar nasional dan internasional,” katanya.
Tidak hanya pelatihan, program ini juga mencakup permagangan di berbagai perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran digital. Peserta magang akan dibimbing oleh praktisi profesional dalam mengembangkan profil digital mereka, sehingga produk mereka bisa dikenal lebih luas.
Rozani juga menegaskan bahwa Disnakertrans Kaltim selalu melakukan evaluasi rutin untuk memastikan bahwa pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan industri saat ini.
Namun, pelaksanaan program ini tidak lepas dari tantangan. Salah satu yang paling menonjol adalah rendahnya akreditasi LPK swasta di Kaltim.
“Masih banyak LPK swasta di Kaltim yang belum terakreditasi, sehingga sulit memastikan kualitas dan kualifikasi peserta didik,” jelasnya.
Pihaknya pun terus mendorong LPK swasta untuk mendapatkan akreditasi agar dapat memberikan pelatihan berkualitas.
Dalam upaya memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang kompeten, Disnakertrans Kaltim juga menjalin kerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
“Pembangunan sumber daya manusia yang kompeten harus dikerjakan oleh pemerintah. Kami berharap bisa mendorong lebih banyak LPK untuk terakreditasi,” tegasnya.
Disnakertrans Kaltim optimistis bahwa berbagai upaya ini akan menghasilkan tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan di era digital dan mampu bersaing di pasar global.
