BENUANTA – Ketua DPRD Berau Dedy Okto Nooryanto meminta agar pendataan calon penerima beasiswa program Gratispol dari Pemprov Kaltim dilakukan secara cermat dan akurat. Ia menegaskan, validasi data harus melibatkan unsur pemerintahan terkecil, seperti perangkat kampung dan RT.
Menurut Dedy, keterlibatan struktur paling dasar penting agar data yang disampaikan benar-benar menggambarkan kondisi riil calon penerima manfaat. Ia mengingatkan, program ini ditujukan untuk membantu mahasiswa dari keluarga tidak mampu agar bisa melanjutkan kuliah tanpa terbebani biaya.
“Semoga program ini bisa menjadi solusi pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di Berau” ujarnya.
Dedy mengungkapkan, dari informasi yang diterima, Berau akan mendapat alokasi dana sebesar Rp2 miliar dari program beasiswa Gratispol. Dengan angka sebesar itu, ia menilai proses pengawasan dan seleksi harus dilakukan secara lebih ketat.
“Program ini tidak hanya menyoal pada dana. Tapi proses seleksi dan pengawasan yang ketat juga diperlukan. Supaya nanti, yang menerima juga memang yang berhak” katanya.
Ia mendorong agar tim pendataan bekerja secara profesional dan transparan. Bahkan, Dedy menyarankan agar proses dilakukan dua tahap, yakni seleksi administrasi dan verifikasi lapangan.
Meskipun program ini dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, ia tetap meminta agar Pemerintah Kabupaten Berau turun tangan memastikan keakuratan data.
“Apa lagi, informasi yang saya terima dana yang dialokasikan untuk Berau nilainya juga tidak sedikit” jelasnya.
Dedy berharap kolaborasi lintas level pemerintahan bisa memastikan beasiswa benar-benar sampai kepada mahasiswa yang paling membutuhkan, tanpa ada celah penyalahgunaan data maupun kepentingan. (Adv/DPRD Berau)
