BENUANTA – Ramadan yang seharusnya menjadi momen penuh berkah justru dirasakan berat oleh sebagian warga Berau, khususnya pegawai honorer dan karyawan swasta. Pasalnya, sejak awal 2025, pembayaran gaji bagi mereka mengalami penundaan yang belum juga terselesaikan. Kondisi ini makin menyulitkan di tengah lonjakan kebutuhan selama bulan puasa.
Anggota DPRD Berau, Sri Kumalasari, angkat suara menanggapi persoalan tersebut. Ia menilai keterlambatan gaji tak hanya terjadi di lingkup pemerintahan daerah, melainkan juga melanda sektor swasta.
“Ini menceritakan bahwa perekonomian Berau sedang kurang sehat. Karena sektor swasta juga terjadi penundaan pembayaran gaji,” terangnya.
Sri menuturkan, kondisi ini sangat dirasakan masyarakat, terlebih saat Ramadan, ketika pengeluaran rumah tangga biasanya meningkat tajam.
“Dalam bulan puasa ini, semuanya sangat membutuhkan pemasukan. Ada yang masih mengontrak rumah, ada cicilan yang harus dibayar dan kebutuhan anak-anak yang juga tidak sedikit, pasti pusingnya luar biasa,” ucapnya.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, sejumlah perusahaan swasta bahkan belum menggaji karyawannya selama satu hingga dua bulan. Ini tentu memunculkan kekhawatiran menjelang Hari Raya Idulfitri yang tinggal menghitung hari.
“Ada beberapa perusahaan yang belum bisa menggaji karyawannya selama satu atau dua bulan. Ini tentu menjadi persoalan besar, apalagi sebentar lagi sudah waktunya pembayaran THR,” ujarnya.
Melihat kondisi tersebut, Sri Kumalasari menyampaikan akan berkoordinasi dengan instansi terkait maupun perusahaan yang bersangkutan untuk menggali penyebabnya serta mencari jalan keluar.
“Kita akan mencoba membantu dengan berkomunikasi ke perusahaan dan instansi terkait untuk mencari tahu kendalanya. Semoga ada solusi agar hak tenaga honorer dan karyawan swasta bisa segera terpenuhi,” tutupnya. (adv/DPRD Berau)
