Data Pertanian Kaltim Dinilai Belum Akurat, DPTPH Siapkan 7 Program Strategis

Redaksi

WhatsApp Image 2024 02 01 at 17.35.15
WhatsApp Image 2024 02 01 at 17.35.15

Benuanta.id – Data sektor pertanian di Kalimantan Timur (Kaltim) masih belum akurat dan up-to-date. Hal ini diakui oleh Sekretaris Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, Rini Setyowati. Menurutnya, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam melakukan pendataan.

“Salah satu kendalanya adalah keterbatasan dukungan dari kabupaten dan kota, yang memiliki wilayah binaan dan penyuluh di lapangan. Data itu kan dinamis, tapi harus bisa mencerminkan keadaan pertanian di Kaltim secara realistis,” kata Rini, Kamis. (1/2).

Rini mengatakan, pihaknya telah mendapat arahan dari Komisi II DPRD Kaltim untuk membuat database sendiri yang terintegrasi dengan data-data lain, baik dari dinas, UPTD, maupun pihak lain yang terkait. Tujuannya adalah untuk memudahkan analisis dan pengambilan kebijakan.

“Kami juga berupaya untuk mempercepat pengumpulan data dari kabupaten dan kota, karena kami harus memiliki data perkembangan sektor pertanian Kaltim selama lima tahun terakhir. Ini penting untuk mengevaluasi kinerja dan menentukan arah ke depan,” ujarnya.

Rini menambahkan, salah satu fokus utama DPTPH Kaltim adalah pengembangan komoditas hortikultura, khususnya pisang kapok. Komoditas ini memiliki sentra produksi di beberapa kabupaten, seperti Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Paser, dan Berau.

“Kami ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pisang kapok, karena ini merupakan salah satu potensi unggulan Kaltim di bidang hortikultura. Kami juga akan memberikan bantuan dan fasilitas kepada petani, seperti bibit, pupuk, alat, dan lain-lain,” tuturnya.

Selain itu, DPTPH Kaltim juga telah menyusun tujuh program kerja strategis sektor pertanian untuk tahun 2024. Program-program tersebut meliputi:

  • Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
  • Penanganan kerawanan pangan
  • Pengawasan keamanan pangan
  • Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
  • Penyuluhan pertanian
  • Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
  • Penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menekankan pentingnya sinkronisasi data sektor pertanian di Kaltim. Ia mengatakan, data produksi pertanian yang stagnan atau menurun harus segera ditindaklanjuti.

“Kami tidak bisa hanya melihat dari sisi DPTPH Kaltim saja, tapi juga harus melibatkan dinas-dinas lain yang berkaitan. Misalnya, jika ada faktor yang menyebabkan penurunan produksi, seperti kurangnya air, maka kami harus mencari solusinya bersama,” ungkapnya.

Sapto juga menyadari bahwa DPTPH Kaltim menghadapi kendala dalam hal pendataan, luasan, dan cakupan. Ia mencontohkan, salah satu dampaknya adalah terkait subsidi pupuk ke daerah-daerah di Kaltim.

“Oleh karena itu, data itu sangat penting. Kami sudah mengusulkan agar DPTPH Kaltim membuat single data identity dan kami akan membuat kajian tentangnya. Ini harus segera dilakukan. Kami juga akan memanggil dinas-dinas terkait lainnya untuk berkoordinasi,” pungkasnya.

Bagikan:

Baca Juga