BENUANTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau menyoroti ketimpangan pembangunan di wilayah pesisir dan pedalaman. Sorotan itu muncul dalam rapat paripurna penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Berau Tahun Anggaran 2024 yang digelar Rabu, 14 Mei 2025.
Melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPj, DPRD menyampaikan sejumlah catatan strategis kepada Pemerintah Kabupaten Berau. Infrastruktur di kawasan luar kota, khususnya wilayah pesisir dan pedalaman, dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan.
“Rekomendasi yang kami sampaikan ini berdasarkan pembahasan intensif bersama OPD dan hasil kunjungan lapangan yang telah dilakukan,” ujar Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto.
Salah satu poin utama yang ditekankan DPRD adalah perlunya percepatan pembangunan infrastruktur dasar. Akses jalan, layanan listrik, hingga jaringan telekomunikasi dinilai masih terbatas di banyak kawasan terpencil.
Di samping itu, DPRD juga mencatat perlunya peningkatan efektivitas penyerapan anggaran, serta penguatan sektor pendidikan dan kesehatan. Namun, pembangunan di daerah terluar menjadi perhatian khusus karena menyangkut keadilan layanan bagi seluruh masyarakat Berau.
“Kita ingin layanan publik bisa lebih optimal, dan sektor-sektor utama seperti pendidikan dan kesehatan juga bisa lebih diperkuat,” tegas Dedy.
Menanggapi evaluasi tersebut, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menyampaikan apresiasi atas masukan dari legislatif. Ia memastikan bahwa rekomendasi tersebut akan dijadikan bahan perbaikan dalam penyusunan kebijakan dan program kerja ke depan.
Dokumen rekomendasi resmi kemudian diserahkan kepada Bupati sebagai tindak lanjut dari proses LKPj Tahun Anggaran 2024. (Adv/DPRD Berau)
