BENUANTA — Persoalan layanan dasar di Kabupaten Berau kembali disorot akibat distribusi aparatur yang dinilai tidak merata.
Ketimpangan ini berdampak langsung pada terganggunya layanan pendidikan serta kesehatan, terutama di wilayah kampung dan pesisir.
Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menegaskan masalah utama terletak pada penempatan yang tidak sesuai kebutuhan lapangan.
Banyak pegawai justru terkonsentrasi di pusat kota, sementara daerah terpencil sering kali mengalami kekosongan tenaga medis.
“Kalau dilihat dari jumlah, ASN kita sebenarnya cukup. Tapi penempatannya belum tepat, ada yang menumpuk di satu tempat,” ujarnya.
Dampak paling nyata dari ketimpangan ini terjadi pada sektor kesehatan di wilayah pesisir Kabupaten Berau.
DPRD Berau menerima laporan bahwa sejumlah fasilitas kesehatan sempat berhenti beroperasi usai merayakan Hari Raya Idulfitri lalu.
Ironisnya, kondisi tersebut bukan disebabkan ketiadaan tenaga medis, melainkan akibat keterlambatan pembayaran gaji para pegawai.
Tenaga dokter penugasan khusus diketahui belum menerima hak mereka selama dua hingga tiga bulan terakhir.
Situasi ini sangat merugikan masyarakat, terutama di daerah yang memiliki akses layanan kesehatan sangat terbatas.
Pelayanan terpaksa terhenti sementara karena para tenaga medis harus menunggu kepastian hak keuangan mereka dipenuhi pemerintah.
Masalah administrasi gaji ini memperburuk kesenjangan layanan antara wilayah perkotaan dengan daerah pinggiran di Berau.
Pemerintah daerah diminta lebih responsif dalam menangani hak-hak dasar para pejuang kesehatan tersebut.
Di sektor pendidikan, masalah serupa ditemukan melalui hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh pihak DPRD Berau.
Ditemukan ketimpangan distribusi guru yang cukup mencolok, khususnya bagi para tenaga pengajar honorer di sekolah.
Beberapa sekolah kekurangan guru hingga proses belajar mengajar tidak bisa berjalan secara maksimal bagi para siswa.
Sebaliknya, terdapat sekolah lain yang justru memiliki jumlah guru yang berlebihan atau melampaui kapasitas ideal.
Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan tenaga kerja belum sepenuhnya berbasis pada data riil di lapangan.
Penempatan yang tidak tepat membuat layanan pendidikan menjadi tidak optimal bagi anak-anak di pelosok daerah.
Hal ini menciptakan kesenjangan kualitas pendidikan yang cukup lebar antarwilayah di dalam satu kabupaten.
DPRD Berau mendesak pemerintah daerah segera melakukan pemetaan ulang terhadap seluruh ASN, baik PNS maupun PPPK.
Langkah ini dinilai sangat krusial agar distribusi tenaga kerja menjadi lebih adil dan efektif bagi warga.
Distribusi pegawai harus disesuaikan dengan kebutuhan mendesak di masing-masing wilayah, tanpa terkecuali wilayah pesisir terjauh.
Dengan penataan ulang yang tepat, diharapkan tidak ada lagi ketimpangan kualitas pelayanan publik di masa depan.
Seluruh masyarakat Berau berhak mendapatkan kualitas pelayanan pendidikan serta kesehatan yang setara dan bermutu tinggi.
Pemerintah harus menjamin bahwa akses layanan dasar dapat dijangkau oleh warga yang tinggal di kampung-kampung terpencil.
Penataan birokrasi yang baik akan menjadi kunci utama dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata dan menyeluruh. (Adv/DPRD Berau)
