BENUANTA — Persoalan banjir yang melanda kawasan perkotaan Kabupaten Berau pasca hujan deras menjadi perhatian serius pihak legislatif.
Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menilai kondisi ini sangat mengganggu aktivitas produktif warga sehari-hari.
Penurunan kualitas tata kelola kota terlihat jelas dari ketidakmampuan sistem drainase dalam mengalirkan debit air hujan.
Salah satu temuan krusial di lapangan adalah adanya penutupan parit yang mengganggu aliran menuju gorong-gorong utama.
Akibatnya, air tidak terserap maksimal dan justru meluap ke badan jalan serta wilayah permukiman penduduk.
Kondisi ini memerlukan tindakan tegas dari instansi terkait agar saluran air dapat berfungsi normal kembali.
“Setelah parit ditutup, air tidak masuk ke gorong-gorong dengan lancar. Ini yang harus segera dievaluasi,” tegas Dedy, Selasa (7/4/2026).
Politisi Partai NasDem ini mengungkapkan kekhawatirannya lantaran sejumlah titik yang sebelumnya aman kini mulai tergenang air.
Lokasi seperti Jalan Murjani dan Jalan Diponegoro menjadi contoh nyata munculnya titik banjir baru yang cukup mengganggu.
Fenomena ini merupakan sinyal kuat adanya masalah serius dalam sistem drainase perkotaan yang perlu dibenahi menyeluruh.
Buruknya pengelolaan aliran air mencerminkan perlunya perencanaan ulang terhadap tata ruang serta infrastruktur di wilayah Tanjung Redeb.
Dedy menilai titik-titik genangan baru ini membuktikan bahwa kapasitas drainase yang ada saat ini sudah tidak memadai.
Pembenahan segera sangat dibutuhkan agar kerugian masyarakat akibat luapan air hujan tidak semakin meluas.
“Banyak jalan yang dulunya tidak banjir, sekarang justru tergenang. Ini jelas mengkhawatirkan masyarakat,” imbuhnya.
Selain masalah penutupan parit, Dedy juga menyoroti dimensi saluran pembuangan yang dinilai terlalu kecil secara teknis.
Ukuran yang tidak memadai membuat sampah mudah menyumbat aliran air saat hujan dengan intensitas tinggi terjadi.
Hal ini mengakibatkan air langsung meluap ke permukaan jalan karena tidak tertampung oleh sistem drainase yang ada.
Ia mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau segera melakukan kajian ulang secara mendalam di lapangan.
Petugas teknis diminta mengidentifikasi titik penyumbatan secara langsung tanpa menunggu laporan yang viral di media sosial.
Langkah cepat dan preventif sangat diharapkan guna mengantisipasi cuaca ekstrem yang mungkin terjadi dalam waktu dekat.
“Saya minta saluran ini diperbesar. DPUPR harus turun langsung, jangan hanya menunggu informasi viral baru bergerak,” pungkasnya. (Adv/DPRD Berau)
