BENUANTA – Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Berau meninggalkan kerusakan parah pada fasilitas umum, termasuk ruang belajar di beberapa sekolah. Kondisi ini memantik perhatian Anggota DPRD Berau, Arman Nofriansyah, yang mendesak pemerintah daerah agar memfokuskan anggaran pendidikan untuk pemulihan sekolah-sekolah terdampak.
Ia menyebut masih banyak ruang kelas di Berau yang belum layak digunakan. Pascabanjir, jumlahnya diyakini bertambah. Bagi Arman, ini bukan sekadar masalah fisik bangunan, tapi soal hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
“Anggaran pendidikan yang ada di APBD, kalau bisa difokuskan untuk membiayai pemulihan ruang kelas, atau fasilitas pendidikan di wilayah terdampak,” ujar Arman.
Meski pemerintah telah mengalokasikan 20 persen anggaran pendidikan sesuai amanat undang-undang, Arman menilai pendekatan itu belum cukup. Menurutnya, persentase hanyalah angka formal yang bisa jadi tidak relevan dalam situasi darurat.
“20 persen yang diperintahkan itu angka formal. Dalam aplikasinya, kita harus lihat situasi yang ada. Saat ada bencana, upaya pemulihannya tentu akan meningkatkan kebutuhan anggaran kita. Karena itu, keberpihakan pemerintah harus dibuktikan dengan nyata,” katanya.
Ia menegaskan bahwa orientasi anggaran seharusnya bukan hanya soal kepatuhan terhadap aturan, melainkan cerminan kepekaan terhadap kebutuhan mendesak masyarakat. Terlebih, pendidikan adalah hak dasar yang tak bisa ditunda.
Tak hanya soal anggaran, Arman juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sekolah-sekolah yang berada di zona rawan bencana. Ia menilai perbaikan tidak cukup jika tidak dibarengi perencanaan jangka panjang yang adaptif terhadap risiko.
“Jangan sampai anak-anak kita kehilangan harapan hanya karena lambatnya respon terhadap krisis ini. Pendidikan harus jadi prioritas utama,” tutupnya. (Adv/DPRD Berau)
