Benuanta.id – Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar menilai anggaran 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk pendidikan di Kota Samarinda masih kurang.
Menurut Deni, anggaran tersebut tidak maksimal untuk seluruh biaya pendidikan, termasuk infrastruktur sekolah. Hal ini diungkapkannya berdasarkan Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD.
“Anggaran 20 persen itu juga termasuk untuk membayar gaji tenaga pendidik. Jadi, anggaran untuk biaya infrastruktur tidak maksimal,” kata Deni, Sabtu (2/3).
Sebagai contoh, jika APBD Kota Samarinda adalah 5 triliun, maka 20 persennya adalah 1 triliun. Namun, anggaran tersebut habis untuk gaji tenaga pendidik, sehingga biaya infrastruktur otomatis tidak terpenuhi.
Deni menilai, kondisi fasilitas fisik sekolah memiliki peran penting untuk meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tiap sekolah di Samarinda. Kenyamanan pendidik dan siswa dalam menuntut ilmu menjadi hal yang penting.
“Kita harap Pemerintah pusat punya dana alokasi khusus (Dak) untuk membantu fasilitas pendidikan. Kemudian Pemkot juga harus berupaya meningkatkan fasilitas pendidikan tiap sekolah. Jangan sampai ada atap yang bocor, ataupun WC yang tidak cukup,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra itu berharap, dengan sinergi pemerintah pusat dan Pemkot Samarinda, setiap sekolah di kota Samarinda memiliki infrastruktur yang baik, tenaga pendidik yang kompeten, dan penunjang lainnya. (Tik/Ftr/Adv/DPRD Samarinda)
