BENUANTA – Pemerintah Kabupaten Berau kini diminta untuk meningkatkan status kesiapsiagaan guna menghadapi potensi peningkatan curah hujan yang berisiko memicu banjir di sejumlah wilayah.
Upaya mitigasi bencana dinilai perlu diperkuat melalui koordinasi lintas sektor yang lebih solid agar proses penanganan di lapangan dapat dilakukan dengan lebih cepat, tepat, dan terukur.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris, menegaskan, tanggung jawab menghadapi ancaman banjir tidak boleh hanya bertumpu pada satu instansi semata.
Diperlukan sinergi yang harmonis mulai dari tingkat perangkat daerah kabupaten hingga menyentuh level kecamatan dan kelurahan.
“Koordinasi harus diperkuat, jangan berjalan sendiri-sendiri. Semua pihak harus terlibat agar penanganan lebih cepat dan tepat,” tegasnya, Kamis (12/3/2026).
Perhatian khusus harus diarahkan pada daerah-daerah yang selama ini menjadi langganan genangan air.
Waris menekankan pentingnya peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau dalam memastikan seluruh sarana dan prasarana kebencanaan dalam kondisi prima.
Hal ini mencakup ketersediaan perahu evakuasi yang laik jalan, stok logistik darurat yang mencukupi, hingga berfungsinya sistem peringatan dini di titik-titik rawan.
Selain kesiapan fisik, penyebaran informasi prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) harus dilakukan secara masif dan berkala kepada masyarakat luas.
Sosialisasi ini merupakan langkah antisipasi dini agar warga dapat melakukan tindakan pencegahan mandiri sebelum debit air meningkat.
“Informasi cuaca harus disampaikan secara berkala agar masyarakat bisa lebih waspada dan melakukan langkah pencegahan lebih awal,” tambahnya.
Di sisi lain, DPRD Berau juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terburu-buru dalam mengambil kebijakan relokasi bagi warga terdampak banjir tanpa perencanaan yang matang.
Aspek legalitas lahan di lokasi baru, ketersediaan fasilitas dasar seperti air bersih dan listrik, serta akurasi pendataan warga harus dipastikan tuntas sebelum kebijakan tersebut dieksekusi.
Ketidaksiapan infrastruktur di lokasi relokasi justru dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan sosial baru bagi masyarakat.
Melalui penguatan koordinasi dan mitigasi yang komprehensif, dampak kerugian materiil maupun psikologis akibat banjir diharapkan dapat ditekan sekecil mungkin.
Keselamatan jiwa masyarakat harus tetap menjadi kompas utama dalam setiap pengambilan kebijakan penanggulangan bencana di Bumi Batiwakkal.
“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” pungkas Waris. (Adv)
