BENUANTA – Agensi hiburan EgoENT yang menaungi girl group baru VVUP tengah menghadapi gelombang gugatan hukum massal dari para staf produksi mereka. Perusahaan tersebut dilaporkan gagal membayar upah kerja dengan total nilai mencapai sebelas miliar rupiah.
Tuntutan hukum ini diajukan secara resmi oleh sejumlah pekerja kreatif seperti produser video musik, koreografer, hingga penata busana. Mereka melayangkan gugatan hukum tersebut secara bersamaan karena hak mereka diabaikan oleh manajemen dan pemimpin perusahaan bernama Kim.
Koreografer berinisial D mengaku tidak menerima bayaran sama sekali setelah menciptakan gerakan tari untuk lagu hits milik grup tersebut. Pihak agensi bahkan secara sepihak menghentikan komunikasi dan tidak merespons panggilan telepon terkait penagihan honor.
Koreografer berinisial D menuturkan kekesalan para kru yang sangat memuncak ketika melihat manajemen menghadiri acara penghargaan mewah di Jepang. Dirinya menegaskan bahwa rasa amarah para staf akibat perlakuan tersebut sudah sangat besar.
“Tidak tergambarkan,” kata D Minggu (31/5/26).
Krisis Keuangan dan Rekening Kosong Agensi
Kerugian besar juga diderita oleh produser video musik berinisial E yang harus menanggung sendiri biaya produksi di luar negeri menggunakan uang pribadi. Akibat kegagalan pembayaran dari pihak manajemen tersebut sang produser kini mengalami kerugian hingga miliaran rupiah.
Selain itu penata busana berinisial B ikut menuntut haknya atas pembelian pakaian panggung serta tagihan binatu yang belum diselesaikan. Para penggugat sempat berusaha membekukan rekening bank milik perusahaan untuk menyelamatkan hak keuangan mereka.
Namun upaya hukum tersebut sia-sia karena seluruh rekening milik agensi hiburan itu ternyata dalam kondisi kosong tanpa sisa dana. Pihak manajemen bahkan tetap ingkar janji meskipun sebelumnya sudah menandatangani dokumen kesepakatan tertulis mengenai batas akhir pelunasan utang.
Langkah Hukum Pemimpin Perusahaan
Pemimpin perusahaan EgoENT menjelaskan bahwa pihak manajemen sebenarnya telah berusaha mengadakan pertemuan langsung dengan para pekerja untuk berunding. Namun para staf produksi menolak ajakan tersebut dan memilih menyelesaikan konflik melalui jalur pengadilan.
Pemimpin agensi menyatakan bahwa pihak perusahaan tidak akan menghindari masalah ini dan terus berupaya mencari jalan keluar. Manajemen berkomitmen untuk mengikuti seluruh prosedur yang berjalan demi menyelesaikan sengketa pembayaran tersebut.
“Kami saat ini dalam proses menyelesaikan masalah ini melalui negosiasi hukum,” kata Kim.
