BENUANTA — Rencana Dinas Pendidikan Berau mulai mengembangkan program sekolah satu atap di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) mendapat respons positif DPRD Berau.
Menurut Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, konsep sekolah satu atap menjadi salah satu solusi paling konkret untuk mengatasi keterbatasan akses pendidikan yang hingga kini masih dirasakan masyarakat di kampung-kampung terpencil.
Ia menilai, bentang geografis Berau yang sangat luas membuat tidak semua wilayah pemukiman dapat dengan mudah dijangkau fasilitas pendidikan.
Akibat ketimpangan tersebut, banyak anak usia sekolah yang terpaksa harus keluar dari kampung halamannya, bahkan harus menempuh perjalanan jauh yang berisiko, hanya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan berikutnya.
“Program sekolah satu atap ini sangat baik karena bisa mendekatkan layanan pendidikan kepada masyarakat. Jadi anak-anak tidak lagi kesulitan melanjutkan sekolah hanya karena terkendala jarak,” ujar Subroto.
Subroto menegaskan, agenda pemerataan pendidikan memang sudah seharusnya menjadi perhatian dan prioritas pemerintah daerah.
Pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Berau tidak bisa berjalan maksimal apabila akses menuju sekolah di daerah-daerah terpencil masih dibiarkan terbatas.
Oleh karena itu, ia berharap program ini tidak hanya mandek dan fokus pada urusan pembangunan fisik gedung sekolah.
Pemerintah wajib memastikan program ini berjalan beriringan dengan pemenuhan tenaga pengajar serta penyediaan fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar lainnya.
“Jangan sampai gedungnya ada, tapi gurunya kurang atau fasilitas belajar belum memadai. Ini harus dipersiapkan secara matang agar kualitas pendidikan di wilayah terpencil juga bisa meningkat,” katanya.
Subroto juga menilai, penerapan konsep sekolah satu atap ini secara langsung dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat kecil.
Sebab, dengan tersedianya jenjang lanjutan di satu lokasi yang sama, orang tua tidak perlu pusing memikirkan pengeluaran tambahan, seperti ongkos transportasi atau uang sewa tempat tinggal.
Ia juga mendorong pemerintah daerah aktif membangun koordinasi dan komunikasi intensif dengan pemerintah pusat.
Langkah tersebut penting supaya program sekolah satu atap mendapat suntikan anggaran yang maksimal dari APBN, terutama difokuskan bagi daerah-daerah yang sarana pendidikannya masih sangat minim.
“Kalau program ini berjalan baik, tentu dampaknya besar bagi masa depan anak-anak di kampung. Mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak tanpa harus meninggalkan daerahnya,” pungkas Subroto. (Adv/DPRD Berau)
