BENUANTA – Intensitas demonstrasi yang terus berlangsung di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur mulai memunculkan gerakan tandingan dari kelompok masyarakat. DRUPADI Baladika Kaltim menyatakan akan menggelar aksi damai pada 20 Mei 2026 sebagai bentuk ajakan menjaga ketertiban dan stabilitas daerah.
Rencana aksi tersebut diumumkan langsung oleh Ketua DRUPADI Baladika Kaltim, Lilis Latif. Menurutnya, pihaknya tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat, namun situasi demonstrasi yang terus terjadi dinilai mulai berdampak terhadap kenyamanan publik.
“Kami menghargai demokrasi dan hak menyampaikan aspirasi. Tetapi kondisi daerah juga harus tetap kondusif,” ujarnya.
Dalam beberapa pekan terakhir, kawasan Kantor Gubernur Kaltim memang menjadi titik konsentrasi berbagai aksi massa, mulai dari mahasiswa, kelompok masyarakat sipil, hingga organisasi tertentu.
Beberapa demonstrasi bahkan menyebabkan kemacetan di kawasan Jalan Gajah Mada dan sekitar kompleks kantor gubernur akibat penumpukan massa serta pengamanan aparat kepolisian.
Menurut Lilis, aksi damai yang akan dilakukan DRUPADI berbeda dengan demonstrasi tuntutan kebijakan yang sebelumnya ramai terjadi. Gerakan tersebut disebut lebih menekankan pesan persatuan dan ketenangan sosial.
Salah satu agenda yang direncanakan ialah pembagian bunga mawar kepada pengguna jalan sebagai simbol ajakan menjaga suasana damai di Kalimantan Timur.
“Kami ingin mengingatkan bahwa kritik boleh disampaikan, tetapi kenyamanan masyarakat juga harus diperhatikan bersama,” katanya.
Ia menilai situasi demonstrasi yang berlangsung berulang kali berpotensi memunculkan ketegangan sosial apabila tidak diimbangi ruang dialog yang sehat.
Menurutnya, Kalimantan Timur saat ini membutuhkan stabilitas agar aktivitas masyarakat dan roda ekonomi tetap berjalan normal.
DRUPADI Baladika Kaltim juga menilai sejumlah tuntutan publik yang sebelumnya ramai disuarakan telah mendapat respons dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Beberapa kebijakan yang sempat menuai kritik disebut sudah dievaluasi langsung oleh pemerintah daerah, termasuk persoalan anggaran yang sebelumnya dipersoalkan masyarakat.
“Pemerintah sebenarnya sudah mulai merespons berbagai masukan publik,” ujar Lilis.
Karena itu, pihaknya mempertanyakan arah demonstrasi yang terus berlangsung hampir setiap pekan di depan Kantor Gubernur Kaltim.
Ia khawatir aksi yang awalnya lahir sebagai bentuk aspirasi masyarakat justru berkembang menjadi situasi yang terus memelihara konflik sosial.
“Kami percaya daerah ini lebih membutuhkan solusi daripada ketegangan yang berkepanjangan,” katanya.
Belakangan, aksi unjuk rasa di Samarinda memang meningkat seiring munculnya berbagai isu publik, mulai dari kebijakan pemerintah daerah, konflik agraria, hingga persoalan anggaran.
Meski sebagian besar demonstrasi berlangsung damai, aparat kepolisian tetap menurunkan pengamanan ketat untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan kemacetan lalu lintas.
Munculnya aksi damai dari DRUPADI memperlihatkan dinamika sosial di Samarinda mulai berkembang ke berbagai arah. Tidak hanya kelompok pengkritik pemerintah yang turun ke jalan, tetapi juga masyarakat yang menyerukan stabilitas daerah.
Situasi tersebut membuat perhatian publik kini tertuju pada bagaimana pemerintah daerah merespons meningkatnya tensi demonstrasi di pusat pemerintahan Kalimantan Timur.
Jika ruang dialog tidak segera dibuka secara efektif, gelombang aksi di depan Kantor Gubernur Kaltim diperkirakan masih akan terus berlanjut dalam waktu mendatang.
(Redaksi)
