BENUANTA — Kabupaten Berau kini menghadapi ancaman serius peredaran narkotika sebagai wilayah terbuka dengan banyak jalur masuk.
Kondisi ini mendorong DPRD Berau untuk menekan percepatan pembangunan kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK).
Saat ini, rencana tersebut masih tertahan pada tahap diskusi tanpa langkah nyata di lapangan.
DPRD menilai waktu untuk berwacana telah lewat dan kini dibutuhkan aksi konkret dari pihak terkait.
Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, menegaskan BNNP Kalimantan Timur harus segera merealisasikan pembangunan tersebut.
Ia mengingatkan agar rencana lama ini tidak kembali berujung pada ketidakpastian yang merugikan daerah.
Keberadaan kantor BNNK dinilai sangat vital sebagai fondasi utama dalam memperkuat sistem penanganan narkotika secara menyeluruh.
Selama ini, upaya pemberantasan dinilai masih berjalan secara parsial dan belum terintegrasi dengan optimal.
“Upaya perwujudan rencana ini sudah cukup untuk dibahas,” ujar Elita.
Elita menekankan, penanganan narkotika tidak bisa hanya mengandalkan aspek penindakan hukum semata.
Dibutuhkan pendekatan lebih komprehensif yang mencakup program pencegahan hingga rehabilitasi bagi para korban penyalahgunaan.
Sarana yang representatif seperti kantor BNNK sangat diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi strategis tersebut.
Tanpa fasilitas memadai, upaya melindungi masyarakat dari ancaman barang haram ini tidak akan maksimal.
Pemerintah Kabupaten Berau sebenarnya telah menunjukkan komitmen konkret dengan menyiapkan lahan pembangunan kantor tersebut.
Dukungan dari pemerintah daerah juga telah diberikan sepenuhnya untuk memperlancar proses administrasi yang dibutuhkan.
Artinya, dari sisi kesiapan daerah, sudah tidak ada lagi kendala berarti yang menghambat pembangunan.
Sekarang bola berada di tangan BNNP Kaltim untuk segera menindaklanjuti kesiapan daerah tersebut.
“Dari sisi daerah, kita sudah siap. Lahan sudah disiapkan, dukungan juga ada,” tegasnya.
Letak geografis Berau yang sangat strategis menjadikannya sangat rentan sebagai jalur distribusi narkoba internasional.
Akses darat dan laut yang terbuka luas memudahkan para pengedar memanfaatkan wilayah ini sebagai titik transit.
Tanpa penguatan kelembagaan sejak dini, potensi ancaman ini dikhawatirkan akan terus berkembang menjadi lebih besar.
Pembangunan kantor BNNK kini menjadi kebutuhan mendesak yang tidak bisa lagi ditunda-tunda kehadirannya.
DPRD Berau memastikan akan terus mengawal rencana ini agar tidak kembali tertunda tanpa kejelasan target.
Sinergi antara pemerintah daerah dan provinsi merupakan kunci utama agar gedung tersebut benar-benar berdiri.
Pembangunan ini bukan sekadar urusan fisik gedung, melainkan tentang membangun sistem perlindungan bagi seluruh masyarakat.
Berau harus segera memperkuat pertahanan demi mencegah risiko peredaran narkotika yang kian membesar di masa depan.
“Ini bukan sekadar membangun gedung, tetapi membangun sistem perlindungan bagi masyarakat,” pungkas Elita. (Adv/DPRD Berau)
