BENUANTA — DPRD Kabupaten Berau memberikan perhatian khusus terhadap dampak pemekaran wilayah bagi ketahanan pangan daerah.
Anggota DPRD Berau, Ratna, menegaskan pertambahan jumlah wilayah harus diimbangi kesiapan distribusi.
Hal ini penting agar masyarakat tidak kesulitan memenuhi kebutuhan bahan pokok sehari-hari di wilayah masing-masing.
Ratna menilai fluktuasi harga bahan pokok menjadi penyebab utama kerawanan pangan di kampung-kampung terpencil.
Akses yang terbatas sering kali membuat harga tidak stabil sehingga daya beli masyarakat menurun drastis.
Kondisi tersebut memerlukan langkah antisipasi yang nyata melalui penguatan sistem produksi pangan di tingkat lokal.
“Kita perlu memberikan kesadaran kepada masyarakat agar mereka bisa memproduksi bahan makanannya sendiri,” ujar Ratna.
Penguatan swasembada pangan diyakini mampu mendorong kemandirian ekonomi bagi seluruh masyarakat di wilayah pedesaan.
Warga diharapkan mulai memanfaatkan lahan tidur dengan menerapkan teknologi pertanian sederhana untuk meningkatkan hasil bumi.
Langkah ini dinilai efektif guna menekan ketergantungan masyarakat terhadap pasokan pangan dari luar daerah.
Kemandirian pangan bukan sekadar memenuhi kebutuhan perut, namun juga membuka peluang ekonomi baru bagi warga desa.
Jika kampung mampu memproduksi kebutuhan sendiri, dampak fluktuasi harga pasar global bisa diminimalkan secara signifikan.
Hal ini menjadi fondasi kuat dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat di tengah ketidakpastian harga.
“Kemandirian pangan bukan sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat,” ungkapnya.
Pemerintah daerah didorong untuk segera menguatkan kebijakan ekonomi pangan yang berbasis langsung pada potensi kampung.
Program pemberdayaan harus mencakup pelatihan pertanian serta dukungan sarana produksi bagi kelompok tani setempat.
Prioritas utama harus diberikan kepada wilayah yang saat ini masih berstatus rawan pangan di Berau.
“Program harus kita dorong terus ke kampung-kampung yang berstatus rawan pangan,” tambah Ratna.
Ratna juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, hingga lembaga pendidikan tinggi pertanian.
Sinergi ini diperlukan agar program swasembada pangan daerah dapat berjalan secara efektif serta berkelanjutan.
Semua pihak memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan tidak ada lagi daerah yang mengalami kekurangan pangan.
“Perlu sinergi antara pemerintah, komunitas lokal dan akademisi agar program swasembada pangan benar-benar berhasil,” tutupnya. (Adv/DPRD Berau)
