BENUANTA – Standar keamanan transportasi laut yang menjadi urat nadi pariwisata Kabupaten Berau kini mendapat catatan kritis dari pihak legislatif.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Agus Uriansyah, menegaskan, transportasi laut bukan sekadar sarana mobilisasi.
Namun, menjadi pintu gerbang pertama yang membentuk kesan serta pengalaman bagi setiap wisatawan yang menginjakkan kaki di Bumi Batiwakkal.
Jika gerbang utama ini keropos dalam aspek keselamatan, maka citra pariwisata daerah dipertaruhkan.
Agus menilai pengelolaan transportasi air saat ini masih menyisakan persoalan serius yang belum tertangani secara tuntas oleh pemerintah daerah.
Sorotan tajam tertuju pada minimnya perlindungan bagi penumpang speedboat yang melayani rute-rute destinasi unggulan, seperti jalur dari Tanjung Batu menuju Pulau Derawan dan Maratua.
Masalah mendasar yang paling mengkhawatirkan adalah belum tersedianya mekanisme asuransi jiwa bagi para penumpang akibat sistem transaksi yang masih bersifat konvensional.
Pembayaran yang dilakukan secara tunai langsung antara penumpang dan pemilik armada mengakibatkan ketiadaan tiket resmi atau dokumen perjalanan sah.
Tanpa adanya tiket tersebut, tidak ada dasar jaminan perlindungan hukum maupun asuransi bagi konsumen jika terjadi kecelakaan.
“Kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, ini yang belum pernah diperhitungkan secara matang. Apakah penumpang sudah masuk asuransi? Saya kira belum, karena tidak ada tiket, tidak ada sistem yang mengatur,” ujar Agus.
Agus mengingatkan kembali berbagai insiden kecelakaan laut yang pernah terjadi di perairan Berau, mulai dari armada yang terbalik hingga benturan fatal dengan batang kayu yang hanyut.
Ia sangat menyayangkan hingga saat ini belum lahir regulasi yang cukup kuat dan sistematis untuk memitigasi risiko-risiko tersebut.
Baginya, rasa aman adalah pondasi mutlak dalam industri pariwisata yang tidak bisa ditawar dengan alasan apa pun.
Keamanan harus menjadi prioritas utama jika Pemerintah Kabupaten Berau serius ingin menyulap sektor pariwisata sebagai penopang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Di tengah kondisi ekonomi yang tidak bisa terus-menerus bergantung pada sektor pertambangan, pariwisata merupakan masa depan daerah yang menuntut pengelolaan profesional.
“Keselamatan ini tidak boleh dianggap sepele. Wisata itu bukan hanya soal indah, tapi juga soal aman. Kalau sistem dasarnya saja belum aman dan tertata, bagaimana mau menjual pariwisata kita ke luar,” tegasnya.
Guna membenahi karut-marut ini, Agus mendesak adanya koordinasi yang lebih solid antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.
Sinergi antara Dinas Perhubungan dalam aspek kelaikan transportasi, Dinas Komunikasi dan Informatika dalam hal digitalisasi sistem tiket, serta Dinas Lingkungan Hidup dalam urusan kebersihan perairan harus segera diselaraskan dalam satu visi yang sama.
Tanpa kolaborasi lintas sektor, upaya memajukan pariwisata Berau dinilai akan selalu pincang.
Pemerintah daerah diharapkan segera melakukan penataan transportasi laut yang berorientasi pada keselamatan jiwa.
Pasalnya, kenyamanan pengunjung adalah kunci keberlanjutan ekonomi daerah.
“Kalau wisatawan merasa nyaman dan aman, mereka akan bercerita dengan baik. Itu promosi paling jujur dan paling kuat untuk Berau,” pungkas Agus. (Adv)
