BENUANTA – Upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Berau kini menjadi perhatian serius jajaran legislatif.
DPRD Berau menilai, langkah-langkah yang telah diambil pemerintah daerah sejauh ini belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan yang mendalam.
Oleh karena itu, diperlukan transformasi strategi yang lebih adaptif, inovatif, serta berbasis pada kondisi riil masyarakat di lapangan.
Anggota Komisi I DPRD Berau, Sri Yulianawati Ningsih, menegaskan, penanganan stunting tidak bisa lagi dilakukan dengan pendekatan yang bersifat umum dan seragam di semua wilayah.
Menurutnya, setiap kampung atau kecamatan di Berau memiliki karakteristik masalah yang berbeda-beda.
Sehingga, membutuhkan intervensi spesifik yang didorong oleh kekuatan data yang akurat.
“Stunting bukan sekadar persoalan gizi. Ini juga berkaitan dengan pola asuh, sanitasi lingkungan, hingga edukasi keluarga tentang pentingnya gizi seimbang sejak dini,” ujar Sri Yulianawati, Minggu (1/3/2026).
Ia menggarisbawahi, program penanganan saat ini masih perlu diperkuat melalui inovasi nyata dan kolaborasi lintas sektor yang lebih solid.
Intervensi medis dan pemberian tambahan makanan saja dinilai tidak akan cukup efektif jika tidak diiringi dengan perubahan perilaku masyarakat secara fundamental.
Baginya, tantangan terbesar terletak pada upaya mengubah pola pikir serta kebiasaan keluarga dalam pemenuhan nutrisi anak.
“Karena itu, pendekatan berbasis komunitas dinilai lebih efektif untuk mempercepat penanganan,” paparnya.
Sri Yulianawati pun mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan program edukasi gizi keluarga yang lebih inklusif dengan merangkul tokoh masyarakat, kader posyandu, hingga perangkat kampung.
Dengan keterlibatan langsung dari tokoh-tokoh lokal, pesan mengenai pencegahan stunting diyakini akan lebih mudah diterima dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari oleh para orang tua.
Selain pendekatan sosial, ia juga menyarankan pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau tumbuh kembang anak secara lebih terukur dan berkelanjutan.
Dengan sistem digital yang akurat, pemerintah dapat melakukan intervensi lebih cepat dan tepat sasaran, terutama bagi anak-anak yang terindikasi masuk dalam kategori berisiko stunting.
Dari sisi kebijakan fiskal, Sri Yulianawati meminta penguatan dukungan anggaran yang nyata, khususnya bagi para kader posyandu dan tenaga penyuluh kesehatan.
Mereka dipandang sebagai garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat akar rumput.
“Kami tidak ingin penanganan stunting hanya bersifat seremonial. Harus ada evaluasi menyeluruh dan inovasi konkret, karena ini menyangkut masa depan generasi Berau,” pungkasnya. (Adv)
