BENUANTA – Keterlambatan pencairan insentif guru honorer swasta di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Muhammad Darlis Pattalongi menegaskan, insentif ini bukan bentuk belas kasihan.
Menurutnya, insentif adalah hak yang melekat sebagai bagian dari penghargaan negara terhadap profesi pendidik.
“Masalahnya bukan anggaran. Ini soal bagaimana negara memastikan sistem administrasinya bekerja adil untuk mereka yang paling berjasa dalam mencerdaskan bangsa,” ujar Darlis.
Ia menambahkan, masalah ini menyangkut martabat profesi guru. Mereka tidak boleh lagi dirugikan karena sistem yang belum siap atau data yang tidak rapi.
Darlis menyebut, Komisi IV siap memfasilitasi ruang dialog antara guru honorer, sekolah, dan dinas pendidikan. Keterbukaan komunikasi, kata Darlis, adalah langkah awal untuk memperbaiki tata kelola kesejahteraan tenaga pendidik.
“Saatnya semua pihak menyadari bahwa keadilan administratif adalah pondasi keadilan sosial,” pungkasnya. (Ftr/Adv/DPRD Kaltim)
