BENUANTA – Wacana pembentukan satuan tugas (satgas) organisasi kemasyarakatan (ormas) oleh pemerintah pusat mendapat dukungan dari daerah. DPRD Berau menyambut baik langkah tersebut sebagai upaya menciptakan lingkungan yang aman dan tertib dari praktik-praktik premanisme yang belakangan dikaitkan dengan sebagian ormas.
Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin, menyebut kehadiran satgas ormas terpadu sebagai langkah strategis yang sejalan dengan tanggung jawab negara menjaga ketertiban sosial.
“Sebenarnya memang sudah jadi tanggung jawab kita untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, terutama untuk masyarakat kita,” tegas Thamrin.
Isu mengenai ormas yang terindikasi terlibat aksi premanisme telah menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir. Pemerintah pusat pun mulai menyusun langkah taktis lewat pembentukan satgas khusus, yang nantinya akan bersinergi dengan pemerintah daerah.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga telah menggelar rapat strategis bersama Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) guna menyikapi persoalan ini secara menyeluruh.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas dan menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kalimantan Timur, terutama menjelang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menekankan bahwa ormas semestinya menjadi mitra pembangunan, bukan malah menciptakan keresahan sosial.
“Sebagaimana kita tahu, Kaltim kini menjadi pusat perhatian nasional karena penetapan sebagian wilayahnya sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara. Ini membawa konsekuensi besar bagi kita semua untuk memastikan stabilitas keamanan, keteraturan sosial, dan kepastian hukum tetap terjaga dengan baik,” ujar Rudy. (Adv/DPRD Berau)
