BENUANTA – DPRD Berau menyoroti pengelolaan parkir di Bumi Batiwakkal yang dinilai masih perlu pembenahan. Sekretaris Komisi II DPRD Berau, Sujarwo Arif Widodo, menekankan pentingnya pengelolaan parkir yang transparan dan mampu menyeimbangkan antara kepentingan masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau ada aturan soal parkir, maka mekanismenya harus lebih jelas agar bisa memberikan kontribusi bagi daerah,” jelas Sujarwo.
Ia menilai, kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Perhubungan (Dishub), menjadi faktor penting untuk keberhasilan program pengelolaan parkir ke depan. Dengan keterbatasan personel yang ada, menurutnya diperlukan upaya maksimal agar program berjalan efektif dan tidak membebani masyarakat.
Sujarwo juga mengingatkan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat sebelum penerapan kebijakan parkir. Menurutnya, masyarakat perlu disiapkan agar bisa memahami kewajiban membayar parkir saat beraktivitas, termasuk saat berbelanja.
Selain itu, ia menekankan bahwa pengambilan kebijakan terkait parkir harus melibatkan berbagai pihak, termasuk mendengarkan aspirasi warga. Ia mengingatkan, keputusan tidak bisa diambil sepihak mengingat keberagaman pandangan dari anggota dewan dan masyarakat.
“Karena ada 30 anggota dewan dengan pandangan yang berbeda. Aspirasi warga juga harus menjadi pertimbangan utama sebelum kebijakan ditetapkan,” pungkasnya. (Adv/DPRD Berau)
