BENUANTA – Bupati Berau Sri Juniarsih memberikan ultimatum kepada para pelaku usaha di Bumi Batiwakkal. Ia meminta kesadaran wajib pajak ditingkatkan seiring dengan pembangunan fasilitas yang telah dilakukan pemerintah.
Hal ini ditegaskan Sri saat peluncuran digitalisasi sistem pemantauan transaksi pajak daerah. Acara tersebut berlangsung di Ballroom Tokyo, Hotel Bumi Segah, pada Rabu (5/11/2025).
Sri menilai pemerintah daerah telah memfasilitasi sarana dan prasarana penunjang bisnis bagi pengusaha. Oleh karena itu, sudah sewajarnya dunia usaha berkontribusi balik melalui kepatuhan pembayaran pajak.
Ia menekankan bahwa dukungan infrastruktur yang memadai harus dibalas dengan ketaatan menunaikan kewajiban fiskal.
“Karena fasilitas sudah dibangunkan, waktunya kita melek terhadap pajak,” tegasnya.
Jaminan Pemanfaatan Dana
Kepala daerah perempuan pertama di Berau ini menjamin transparansi penggunaan uang rakyat. Ia memastikan setiap rupiah yang disetor akan kembali dinikmati masyarakat luas dalam bentuk pembangunan fisik.
Segala kebutuhan dasar seperti infrastruktur jalan, penyediaan air bersih, hingga jaringan listrik dibiayai dari sumber pendapatan tersebut. Sri menepis kekhawatiran adanya penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan perorangan.
“Jalan, air, listrik, semua itu dari pajak. Tidak ada yang lari ke kantong pribadi,” terangnya.
Pemerintah daerah saat ini memang harus memutar otak untuk menciptakan kemandirian fiskal. Potensi kekayaan alam dan pariwisata dinilai mampu mendongkrak pendapatan asli daerah jika dikelola dengan benar.
“Sarananya sudah bagus, tidak salah kalau kita terapkan penarikan pajak,” imbuhnya.
Cegah Kebocoran
Langkah tegas ini diambil menyusul adanya indikasi kebocoran pajak yang nilainya cukup fantastis. Kepala Badan Pendapatan Daerah Berau Djupiansyah Ganie mengungkapkan adanya selisih antara target dan realisasi pendapatan sekitar Rp15,83 miliar.
Untuk mengatasi hal itu, pemerintah menerapkan sistem Transaction Monitoring Device di 52 titik usaha strategis. Alat ini berfungsi merekam dan menganalisis transaksi secara waktu nyata di hotel, restoran, hingga tempat hiburan.
Sistem anyar ini diharapkan menciptakan iklim usaha yang transparan dan akuntabel antara penjual, pembeli, dan pemerintah.
“Ini dapat mendeteksi potensi kebocoran pajak juga,” bebernya. (Adv)
