BENUANTA — Wacana pembangunan pusat perbelanjaan atau mal di Berau mulai memicu sorotan DPRD Berau.
Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, dengan tegas tidak mendukung apabila proyek pembangunan mal tersebut nantinya dipaksakan berdiri di atas lahan milik pemerintah, termasuk di kawasan GOR Pemuda.
Sumadi menjelaskan, hingga saat ini, pihaknya belum pernah menerima laporan maupun mendengar pemaparan rencana pembangunan mal di kawasan olahraga tersebut.
Namun, ia mengingatkan, pemanfaatan aset Pemda untuk kepentingan bisnis harus dipertimbangkan dan dikaji secara matang dari berbagai aspek.
“Kalau memang menggunakan aset Pemda, tentu itu harus dipikirkan baik-baik. Jangan sampai aset daerah dipakai untuk hal yang justru menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujar Sumadi.
Sumadi meluruskan, DPRD Berau pada prinsipnya sama sekali tidak anti terhadap masuknya investasi luar maupun rencana pendirian mal di Bumi Batiwakkal.
Kendati demikian, ia menekankan, proyek fisik tersebut murni harus dikerjakan swasta di atas lahan non-aset pemerintah, serta wajib memperhatikan kondisi riil ekonomi daerah.
“Karena kalau menggunakan aset daerah tentu ada aturan dan kajian yang harus diperhatikan. Dewan juga kemungkinan besar tidak akan merekomendasikan kalau itu di lahan pemerintah,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar kehadiran mal tidak sampai mematikan roda ekonomi pedagang kecil yang saat ini sudah berjalan.
Keberadaan pusat perbelanjaan mewah jangan sampai hanya menguntungkan segelintir pengusaha, namun di sisi lain membawa dampak buruk bagi kelangsungan hidup pelaku UMKM lokal.
“Jangan sampai kita menghidupkan satu usaha besar, tapi yang kecil malah mati. Itu yang harus dipikirkan. Kalau bisa ada kerja sama yang baik, sehingga investasi tetap masuk dan PAD bertambah, tetapi pedagang kecil juga tetap hidup,” jelasnya.
Sumadi menilai rencana ekspansi mal di Berau harus melewati tahapan studi kelayakan yang realistis.
Terutama dalam meneropong jumlah kepadatan penduduk serta grafik daya beli riil masyarakat.
Jika secara hitungan bisnis makro ekonomi dirasa belum menyentuh angka layak, maka rencana pembangunan tersebut sebaiknya ditunda terlebih dahulu.
“Penduduk Berau sekarang sekitar 300 ribuan lebih. Nah itu harus dihitung benar-benar, apakah sudah layak ada mal besar atau belum. Kalau belum layak ya jangan dipaksakan,” pungkasnya. (Adv/DPRD Berau)
