BENUANTA – Potensi kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan di Kabupaten Berau kini menjadi sorotan tajam pihak legislatif.
Anggota DPRD Berau, Abdul Waris, mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan kajian menyeluruh terhadap dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari ratusan perusahaan yang beroperasi di Bumi Batiwakkal.
Langkah strategis ini dinilai mendesak agar bantuan pihak swasta tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan lebih terarah dan terukur manfaatnya bagi masyarakat.
Waris menjelaskan, kajian mendalam tersebut rencananya akan dilaksanakan melalui pembentukan tim khusus.
Usulan anggaran untuk tim ini pun telah dipersiapkan untuk masuk dalam APBD Perubahan tahun ini.
Melalui pemetaan yang jelas, pemerintah daerah diharapkan memiliki basis data yang kuat mengenai besaran potensi CSR dari setiap sektor industri yang ada.
“Di Berau ini ada ratusan perusahaan yang beroperasi. Potensi CSR-nya tentu sangat besar. Karena itu perlu ada kajian agar pemerintah memiliki data yang jelas dan bisa mengarahkan program CSR tersebut untuk mendukung pembangunan daerah,” ujarnya, Senin (9/3/2026).
Selain sekadar mendata potensi, Waris mengusulkan sebuah terobosan administratif berupa sinkronisasi antara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) daerah dengan program CSR perusahaan.
Ia menilai, setelah agenda Musrenbang rutin selesai dilaksanakan, pemerintah daerah perlu melanjutkannya dengan forum Musrenbang khusus CSR yang melibatkan seluruh pimpinan perusahaan di Berau.
Dalam forum tersebut, setiap perusahaan diwajibkan memaparkan rencana program kerja sosial mereka secara transparan.
Dengan adanya keterbukaan ini, pemerintah dapat membagi peran dan tanggung jawab setiap perusahaan agar sesuai dengan kebutuhan mendesak di wilayah operasional masing-masing.
Sebagai contoh, di wilayah Kecamatan Sambaliung yang padat aktivitas industri, perusahaan-perusahaan di sana dapat berbagi tugas pembangunan infrastruktur secara merata.
“Dalam Musrenbang CSR itu bisa dibagi programnya; perusahaan mana yang membangun jalan, perusahaan mana yang membantu pembangunan gedung atau fasilitas lain,” jelas Waris.
Konsep sinergi antara pembangunan daerah dan tanggung jawab sosial perusahaan ini sebenarnya bukan hal yang asing di Kalimantan Timur.
Waris menambahkan, skema serupa telah sukses diterapkan di sejumlah daerah lain seperti Kabupaten Paser dan Mahakam Ulu.
Di wilayah-wilayah tersebut, koordinasi yang apik antara pemerintah dan swasta terbukti mampu mempercepat pemenuhan fasilitas publik tanpa harus sepenuhnya membebani APBD.
Melalui penerapan model ini, pembangunan di Berau diharapkan tidak lagi tumpang tindih dan benar-benar menyentuh akar persoalan di tingkat kampung.
Koordinasi yang kuat adalah kunci agar dana CSR yang besar tersebut menjadi daya dorong nyata bagi kesejahteraan warga.
“Di sana setelah Musrenbang pembangunan selesai, dilanjutkan dengan Musrenbang CSR. Sehingga programnya lebih terarah dan benar-benar mendukung kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
