BENUANTA – Kelangkaan pupuk bersubsidi bagi petani sawit di Kabupaten Berau kian meresahkan. Kondisi ini mendorong DPRD Berau angkat suara. Anggota Komisi II DPRD Berau, Suriansyah, meminta pemerintah daerah turun tangan langsung dan memperketat pengawasan distribusi pupuk yang dinilai belum berjalan maksimal di lapangan.
Menurut Suriansyah, distribusi pupuk bersubsidi selama ini masih rawan disalahgunakan. Ia menilai, lemahnya pengawasan membuat petani sawit harus menanggung kerugian karena tak mendapat jatah pupuk seperti seharusnya.
“Kalau penyaluran pupuk tidak stabil, yangb dirugikan sudah jelas petani. Mereka itu bergantung dari sektor perkebunan, jadi harus diperhatikan,” tegasnya.
Ia menyebut, keberadaan pupuk adalah faktor utama dalam menjaga produktivitas dan kualitas tandan buah segar (TBS) sawit. Maka itu, pemerintah wajib memastikan distribusinya sampai ke tangan petani dengan adil dan tepat sasaran.
Tak hanya bicara soal pengawasan, Suriansyah juga mengingatkan pentingnya tindakan konkret agar tak ada oknum yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi.
“Kami di DPRD Berau akan terus mengawal persoalan ini agar para petani sawit mendapatkan kepastian dalam mendapatkan pupuk. Kami berharap pemerintah bisa memberikan solusi konkret dalam waktu dekat,” tambahnya.
Sebelumnya, DPRD Berau telah memanggil Dinas Perkebunan (Disbun) untuk membahas persoalan pupuk ini. Dari rapat itu, harapannya ada perbaikan dalam mekanisme penyaluran agar tidak terus menjadi masalah tahunan bagi petani.
Karena tak kunjung mendapat pupuk bersubsidi, sejumlah petani bahkan terpaksa membeli pupuk nonsubsidi dengan harga yang jauh lebih mahal. “Mereka terpaksa beli dengan harga lebih mahal dari biasanya,” ujar Suriansyah. (adv/DPRD Berau)
