BENUANTA – Kelangkaan pupuk, baik subsidi maupun non-subsidi, masih menjadi persoalan serius yang dikeluhkan para petani sawit di Kabupaten Berau. Akibat distribusi yang tak merata dan stok yang terbatas, petani terpaksa membeli pupuk dengan harga tinggi, yang berdampak pada turunnya keuntungan usaha mereka.
Menanggapi situasi tersebut, DPRD Berau meminta Dinas Perkebunan (Disbun) segera turun tangan untuk mencari solusi. Lembaga legislatif daerah ini menilai perlu ada langkah konkret dari pemerintah daerah agar kebutuhan pupuk petani bisa terpenuhi secara adil dan merata.
“Kami panggil Disbun Berau, kami bahas ketersediaan pupuk untuk petani seperti apa. Karena mereka (petani) banyak mengeluh bahwa stok pupuk tidak cukup,” kata Anggota Komisi II DPRD Berau, Suriansyah.
Ia menyebutkan, kelangkaan pupuk tak hanya berdampak pada hasil panen, tetapi juga memukul ekonomi petani. Harga pupuk yang melambung membuat biaya produksi membengkak dan memotong margin keuntungan.
“Akhirnya, mau tidak mau mereka membeli dengan harga yang mahal. Ini jelas merugikan mereka karena keuntungan yang diperoleh terpotong untuk membeli pupuk yang harganya lebih mahal,” tambahnya.
Menurut Suriansyah, keberlangsungan sektor perkebunan di Berau sangat bergantung pada ketersediaan pupuk. Jika pasokannya tidak stabil, maka para petani yang menggantungkan hidup dari kebun sawit akan semakin terpuruk.
DPRD Berau berharap Disbun dapat memperkuat pengawasan dan memastikan distribusi pupuk berjalan sesuai kebutuhan lapangan. Pemerintah daerah juga diminta membuka jalur komunikasi yang lebih responsif terhadap keluhan petani. (adv/DPRD Berau)
