BENUANTA – Kasus hukum yang melibatkan pengusaha Samarinda, Irma Suryani, kembali menjadi perhatian publik setelah muncul sorotan di media sosial terkait belum adanya penahanan terhadap tersangka.
Perhatian tersebut mencuat setelah influencer asal Samarinda, Lilis Latif, mengunggah kritik melalui akun media sosial pribadinya. Dalam unggahan itu, ia mempertanyakan lambatnya proses hukum meski Irma telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Februari 2025.
“Status tersangka sudah ditetapkan sejak Februari 2025, tetapi sampai sekarang belum ada penahanan. Publik tentu mulai bertanya-tanya,” tulis Lilis.
Unggahan tersebut kemudian ramai dibahas warganet dan memunculkan berbagai tanggapan. Sebagian mempertanyakan konsistensi penegakan hukum, sementara lainnya meminta masyarakat menunggu proses penyidikan berjalan sesuai prosedur.
Kasus yang menyeret Irma Suryani bermula dari konflik bisnis lama dengan Nur Fadiah, istri Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud.
Perselisihan itu berkaitan dengan kerja sama bisnis solar laut yang disebut telah berjalan sejak 2016. Dalam kerja sama tersebut, Irma dikabarkan mengeluarkan modal hingga Rp2,7 miliar.
Namun hubungan bisnis keduanya kemudian berubah menjadi sengketa setelah muncul persoalan terkait pembagian keuntungan, penguasaan aset, hingga dugaan cek yang tidak dapat dicairkan.
Persoalan itu akhirnya berkembang menjadi saling lapor ke kepolisian.
Pada 2020, Irma Suryani sempat melaporkan dugaan cek kosong. Namun perkara tersebut dihentikan setelah penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
Di sisi lain, Nur Fadiah melaporkan Irma atas dugaan pemerasan dan pengancaman yang berkaitan dengan penguasaan sejumlah aset seperti dokumen kendaraan dan sertifikat tanah.
Kasus tersebut kemudian ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kaltim hingga Irma ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan SPDP tertanggal 17 Februari 2025.
Dalam perkara itu, Irma dijerat Pasal 368 ayat 1 KUHP tentang pemerasan dan Pasal 369 ayat 1 KUHP terkait pengancaman dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara.
Meski status tersangka telah ditetapkan, belum adanya penahanan membuat kasus tersebut terus menjadi bahan perdebatan publik.
Lilis Latif menilai situasi itu memunculkan banyak spekulasi di tengah masyarakat, termasuk berbagai opini liar yang berkembang di media sosial.
“Banyak yang bertanya-tanya soal proses hukumnya. Apalagi kasus ini melibatkan nama-nama yang cukup dikenal publik,” katanya.
Ia juga menyinggung komentar sebagian warganet yang mempertanyakan apakah seseorang yang telah menjadi tersangka tidak seharusnya langsung ditahan.
Perdebatan itu kemudian memunculkan diskusi lebih luas mengenai prosedur hukum pidana. Dalam praktik hukum, penahanan memang merupakan kewenangan penyidik dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, seperti ancaman pidana, risiko melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan pidana.
Meski demikian, perkara yang menyita perhatian publik sering kali memunculkan persepsi berbeda ketika proses penegakan hukumnya dianggap berjalan lambat.
Kasus Irma Suryani kini tidak lagi hanya menjadi perkara hukum semata, tetapi juga berkembang menjadi perhatian masyarakat di ruang digital.
Tingginya atensi publik menunjukkan besarnya tuntutan terhadap transparansi aparat penegak hukum, terutama dalam menangani kasus yang melibatkan figur publik dan pengusaha.
Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi terbaru dari pihak kepolisian terkait alasan belum dilakukan penahanan maupun perkembangan lanjutan penyidikan perkara tersebut.
Sementara itu, perdebatan di media sosial masih terus berlangsung antara pihak yang meminta penegakan hukum lebih terbuka dan pihak yang mengingatkan pentingnya asas praduga tak bersalah.
(Redaksi)
