Benuanta.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menegaskan bahwa program percepatan penurunan stunting tetap menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan sosial, meskipun pada tahun 2025 diberlakukan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai sektor.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menyampaikan bahwa efisiensi belanja daerah dilakukan secara selektif dan tidak akan menyentuh program-program yang berorientasi langsung pada kesejahteraan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, penanggulangan kemiskinan, serta penanganan stunting.
“Kita sangat memahami pentingnya kesinambungan program prioritas, terutama penanganan stunting. Anggaran untuk ini tidak boleh terganggu, karena menyangkut kualitas generasi penerus kita. Maka efisiensi akan diarahkan pada belanja operasional yang tidak berdampak langsung ke masyarakat,” ujarnya.
Ia menyebut bahwa efisiensi anggaran akan difokuskan pada pos-pos seperti perjalanan dinas, belanja alat tulis kantor, serta biaya rapat, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Sementara itu, seluruh intervensi terkait penurunan stunting tetap dijaga alokasinya agar berjalan optimal.
Program penanganan stunting di Kukar sendiri sejak 2024 menunjukkan tren positif. Keberhasilan ini didukung kolaborasi lintas sektor, termasuk program inovatif seperti orang tua asuh anak stunting, yang melibatkan pejabat daerah dan kepala desa sebagai pihak yang mendampingi langsung keluarga berisiko.
“Seluruh perangkat daerah sudah terlibat aktif dalam program ini. Kepala OPD, camat, hingga kepala desa punya tanggung jawab moral untuk menurunkan angka stunting melalui pendekatan partisipatif,” tambah Sunggono.
Pemkab Kukar juga terus mendorong pendekatan berbasis data dalam penyaluran bantuan gizi, layanan kesehatan ibu dan anak, serta edukasi keluarga terkait pola asuh dan sanitasi. Kolaborasi dengan BKKBN, Dinas Kesehatan, serta organisasi masyarakat menjadi fondasi penguatan program di lapangan.
Lebih lanjut, Sunggono mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkontribusi dalam gerakan percepatan penurunan stunting, baik melalui peran kelembagaan maupun aksi sosial individu.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Keterlibatan masyarakat, lembaga keagamaan, swasta, dan media menjadi sangat penting agar gerakan penurunan stunting ini benar-benar masif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Dengan kebijakan anggaran yang cermat dan penguatan kolaborasi lintas sektor, Pemkab Kukar optimistis target penurunan angka stunting dapat tercapai secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
(Mam/Adv/DiskominfoKukar)
