Search
Close this search box.

PPATK Ungkap Transaksi Mencurigakan Peserta Pemilu 2024, Bawaslu Harus Tegas!

Benuanta.id – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya lonjakan transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan peserta pemilu 2024. Hal ini menimbulkan dugaan kuat bahwa ada dana kampanye yang berasal dari hasil kejahatan.

Peneliti Pusat Studi Antikorupsi Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah Castro, mengatakan bahwa penggunaan dana kampanye yang berasal dari hasil kejahatan adalah pelanggaran hukum. Dia mengutip UU Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilu yang mengatur hal tersebut.

“Peserta kampanye dilarang keras menerima dana yang berasal dari tindak kejahatan, pihak asing, atau penyumbang yang identitasnya tidak jelas,” ujar Herdiansyah dalam keterangan tertulisnya, Minggu (17/12).

Baca juga  Suku Punan Batu, Suku Pedalaman Kalimantan yang Masih Berburu dan Meramu, Kini Punya TPS Sendiri

Herdiansyah menegaskan bahwa Bawaslu harus bertindak tegas dan tidak boleh takut dalam menangani kasus ini, terutama jika melibatkan kekuasaan para pemodal. Dia mengingatkan bahwa ada sanksi pidana bagi peserta pemilu yang terbukti menerima dana kampanye ilegal.

“Jika peserta pemilu yang terbukti menerima sumbangan dana kampanye dari hasil kejahatan itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun, dan denda paling banyak Rp36 juta rupiah,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa peningkatan transaksi mencurigakan itu terdeteksi setelah PPATK mendapatkan dan mengikuti data daftar calon tetap (DCT) peserta pemilu. Dia mengatakan bahwa banyak transaksi yang terkait dengan pihak-pihak yang berkontestasi.

“Kita menemukan memang peningkatan yang masif dari transaksi mencurigakan. Misalnya terkait dengan pihak-pihak berkontestasi yang kita dapatkan namanya,” kata Ivan kepada wartawan, Kamis, 14 Desember 2023.

Baca juga  DPC Partai Ummat Nunukan Sebut Baru Tahu Ada Catut Nama Jurnalis Kompas.com

Ivan berharap, temuan PPATK ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Bawaslu dan penyelenggara pemilu lainnya dalam mengawasi dan menegakkan aturan terkait dana kampanye. Dia mengatakan bahwa PPATK akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memberantas praktik-praktik yang merugikan demokrasi.

“Kita harapkan ini bisa menjadi masukan bagi penyelenggara pemilu untuk lebih ketat mengawasi dan menindak pelanggaran dana kampanye. Kita juga akan terus berkoordinasi dengan Bawaslu, KPU, dan penegak hukum untuk memberantas praktik-praktik yang merusak demokrasi,” pungkasnya.

Hosting Murah

Berita Terbaru

Narahubung

© Copyright 2018 – 2023 PT Benuanta Oetama Madjoe Djaya, All Rights Reserved