Search
Close this search box.

DPRD Kaltim Terus Upayakan Payung Hukum untuk Pesantren

Benuanta.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) terus berupaya mewujudkan payung hukum bagi pondok pesantren di daerah tersebut. Upaya tersebut dilakukan melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren.

Ranperda tersebut telah memasuki tahap uji publik yang digelar di Ballroom Hotel Blue Sky Balikpapan, Sabtu (18/11/2023). Uji publik tersebut dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari pesantren, pemerintah daerah, dan masyarakat umum.

Baca juga  Digitalisasi Desa Harus Dipercepat, DPRD Kaltim Dorong Kominfo Siapkan Jaringan Internet

Anggota Pansus Fasilitasi Pengembangan Pesantren, Salehuddin, mengatakan bahwa kehadiran Ranperda ini secara yuridis dapat menjadi payung hukum untuk memenuhi dan melindungi hak-hak pesantren.

“Ranperda ini akan menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan dukungan dan fasilitasi kepada pesantren,” kata Salehuddin.

Salehuddin menambahkan, keberadaan Ranperda ini juga akan menjadi upaya pemerintah dalam mengakomodir dan mengayomi eksistensi pesantren.

“Pesantren memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional,” kata Salehuddin.

Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji, mengatakan bahwa Ranperda tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren ini dipandang penting oleh DPRD Kaltim. Hal itu dikarenakan pondok pesantren memiliki tiga fungsi, yakni fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Baca juga  Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Dorong Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kaltim

“Pesantren memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun insan yang cerdas dan berakhlak mulia,” kata Seno. (Tik/Ftr/Adv/DPRD Kaltim)

Hosting Murah

Berita Terbaru

Narahubung

© Copyright 2018 – 2023 PT Benuanta Oetama Madjoe Djaya, All Rights Reserved