Benuanta.id – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati, mengatakan bahwa hilirisasi dan perbaikan infrastruktur merupakan kunci untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Kalimantan Timur (Kaltim).
Puji menjelaskan, angka kemiskinan di Kaltim masih berada di angka 6,11 persen, di bawah persentase penduduk miskin nasional yang sebesar 9,36 persen. Namun, angka kemiskinan di Kaltim sempat menurun sebesar 0,6 persen pada tahun 2022, namun kembali naik pada tahun ini.
“Indikatornya banyak. Apakah karena adanya PHK (pemutusan hubungan kerja) baru, ataukah memang kurangnya lapangan pekerjaan yang disediakan. Ataukah ada inflasi harga melambung tinggi sehingga daya beli masyarakat tidak mampu lagi,” kata Puji.
Legislator Karang Paci dari Fraksi Demokrat ini mengatakan, berbicara masalah kemiskinan, tentu tidak bisa berbicara dari satu indikator saja. Oleh karena itu, kalau yang perlu dibangun adalah lapangan pekerjaan, maka hal itu yang harus dibangun dan benahi, terutama untuk memaksimalkan hilirisasi.
“Contohnya kita punya pisang, singkong ubi dengan kualitas yang bagus. Tetapi begitu dipanen, dikirim keluar pulau. Kemudian setelah pisang dan singkong atau ubi itu dibuat berbagai produk, hasil olahannya dikirim kembali ke pasar-pasar Kaltim. Saat masih bahan baku dibeli mereka di Kaltim 50 ribu rupiah, tapi setelah diolah harganya jadi 5 juta rupiah,” paparnya.
Lebih lanjut, Puji menekankan, untuk mewujudkan hilirisasi, pemerintah harus mendirikan sentra-sentra pengolahan sesuai dengan sumber daya alam yang ada di Kaltim untuk mengurangi angka kemiskinan.
“Kalau pemerintah berkomitmen mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah yang kaya raya akan sumber daya alam ini, harus konsekuen hilirisasi diciptakan untuk lapangan pekerjaan dengan mendirikan pabrik pengolahan,” imbuhnya.
Selain itu, perbaikan infrastruktur juga mesti dilakukan oleh Pemprov Kaltim, karena diduga faktor tersebut menjadi salah satu penyebab tingkat kemiskinan Kaltim cukup tinggi.
“Harapannya, APBD yang ada bisa dipergunakan untuk pembenahan infrastruktur dan konektivitas. Bukan hanya yang ada di perkotaan saja, tetapi mencakup dan menjangkau masyarakat di desa-desa,” tandasnya. (Tik/Ftr/Adv/DPRD Kaltim)
