Benuanta.id – Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menolak keras rencana pemerintah pusat untuk menghapus tenaga honorer di instansi pemerintah pada tahun 2024 mendatang.
“Kami tidak sepakat dengan penghapusan tenaga honorer, kecuali mereka masuk PPPK. Kalau dihapus dan perubahan status PPPK tanpa mengurangi honorer yang ada, harus ada jaminan honorer jadi PPPK jangan sampai ada satupun yang tertinggal. Jangan menumpah piring nasi mereka, ini yang mesti dipertimbangkan,” kata Samsun.
Menurut Samsun, ada ribuan keluarga yang bergantung hidup menjadi tenaga honorer di instansi pemerintahan, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Kaltim ini bisa jutaan perut yang menggantungkan nasibnya pada pekerjaan ini. Kenapa saya katakan jutaan perut, karena tenaga honorer punya istri, anak yang bisa jadi tak hanya satu barangkali mereka punya orang tua yang jadi tanggungan,” tegasnya.
Samsun juga mengatakan bahwa pihaknya telah berkomitmen untuk mempertahankan tenaga honorer dan tidak ada yang boleh diberhentikan.
“Kaltim minta keistimewaan kalau seperti itu. Karena kami sudah komitmen untuk mempertahankan honorer tidak ada yang boleh keluar atau diberhentikan. Sebab itu adalah kebutuhan mereka,” ujarnya.
Ia juga berharap, pemerintah pusat dapat memberikan solusi yang adil dan bijak bagi tenaga honorer di Kaltim.
“Kami akan terus memperjuangkan nasib tenaga honorer, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan,” pungkasnya. (Tik/Ftr/Adv/DPRD Kaltim)
